Blora – Bupati Blora mengkritik kebijakan sejumlah kepala desa (Kades) di Blora yang hanya berfokus pada pembangunan di sektor fisik, dan melupakan sektor pemberdayaan. Bahkan, bupati mengancam, jika desa tidak mengalokasikan anggaran pemberdayaan, dana desa tak akan dicairkan.
Kritikan pedas Bupati ini disampaikan dalam rapat koordinasi (Rakor) Pengentasan Kemiskinan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, Rabu (08/08).
“Kepala Desa sibuk membangun fisik saja, lupa dengan pemberdayaannya. Padahal pemberdayaan masyarakat penting untuk menanggulangi kemiskinan,” kritik Bupati Blora Djoko Nugroho, Rabu (08/08).
Bahkan, Bupati Blora meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) agar tidak mencairkan dana desa jika desa tersebut tidak mengalokasikan anggaran untuk pemberdayaan.
“Tolong Dinas PMD untuk tegas, desa yang tidak menganggarkan 10 persen untuk pemberdayaan jangan dicairkan dana desanya,” tegasnya.
Dalam agenda yang diikuti para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kabag Setda, Camat dan Kepala Desa ini, Bupati juga menyoroti distribusi Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT) untuk rakyat miskin.
“Seluruh Kepala Desa untuk memastikan Rastra, KIP, dan KIS benar-benar ditujukan kepada masyarakat yang berhak,” himbaunya.
Menutup paparannya, Bupati optimis jika langkah-langkah pemberdayaan tersebut dilakukan secara total, angka kemiskinan Blora dapat ditekan hingga 9 persen di akhir masa jabatannya.
“Jika semuanya bisa dijalankan, saya yakin tingkat kemiskinan di Kabupaten Blora bisa ditekan hingga 9 persen, bahkan lebih. Kita semua harus berkomitmen untuk ini,” pungkasnya.
Reporter : Rosyidi
