Blora- Sebagai tindak lanjut atas rencana pembangunan jembatan Kradenan (Blora)-Ngraho (Bojonegoro), Bupati memerintahkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) setempat menganggarkan pembebasan lahan melalui APBD Perubahan 2019.
Perintah ini disampaikan Bupati Blora, Djoko Nugroho saat menerima kunjungan Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Sigit Kushariyanto hari ini. Dirinya juga menyebutkan, keberadaan jembatan antara Kradenan menuju Ngraho yang sangat dinantikan masyarakat.
“Warga Kradenan, Randublatung, Kedungtuban, Doplang dan sekitarnya yang harus memutar ke Cepu untuk menuju Ngraho dan Ngawi akan lebih dekat jika jembatan benar-benar terwujud. Saya minta DPUPR bisa menganggarkan pembebasan lahannya di perubahan 2019,” ucap Bupati, Rabu (12/12).
Menanggapi perintah Bupati Djoko Nugroho, Kepala DPUPR Kabupaten Blora Samgautama Karnajaya menerangkan, pihaknya akan menyusun dokumen rancangan teknik terinci atau DED (detail engineering design) pada 2019 mendatang.
“Rencana fisik jembatan butuh anggaran sekitar Rp 80-90 miliar. Kalau bisa nanti pengerjaannya dilakukan oleh rekanan nasional yang memang terbukti kualitas dan pengalamannya dalam membangun jembatan besar,” ujarnya singkat.
Di sisi lain, Ketua DPRD Bojonegoro Sigit Kushariyanto mengatakan pihaknya telah menganggarkan pengadaan tanah sebesar Rp 15 milyar untuk mendukung rencana ini. Dirinya berharap akan lahir pusat ekonomi baru di Bojonegoro bagian barat dan Blora bagian selatan.
“Dalam APBD Kabupaten Bojonegoro tahun 2019 nanti sudah kami anggarkan senilai Rp 15 miliar untuk pengadaan tanahnya. Tidak hanya untuk jembatan namun juga akses jalan dari Ngraho menuju lokasi jembatan yang ada di Desa Luwihaji,” lanjut Sigit. (hud)
