Aliudin juga mempertanyakan terkait adanya kebijakan untuk menambah tenaga tambahan (tenaga pengabdian), yang menurutnya, tanpa mempertimbangkan efisiensi dan anggaran.
“Optimalisasi pemberdayaan guru di sekolah yang ada, terus selama ini seperti apa ? Dalam mengambil kebijakan tentang tenaga tambahan, (harusnya, red) mempertimbangkan efisiensi dan anggaran yang ada,” lanjutnya.
Terkait langkah ke depan, Aliudin mengajak semua pihak menggunakan kepala dingin. Menurutnya, keresahan para guru honorer K2 yang tidak bisa mengikuti CPNS 2018 akibat terbitnya Permenpan RB 36/2018 ini tak hanya terjadi di Blora, melainkan bersifat nasional.
“Wait and see, saya yakin akan ada langkah kebijakan baru dari atas (pemerintah pusat). Karena saya lihat ini yang timbul keresahan bukan hanya Blora aja, tapi bersifat nasional,” pungkasnya.
Reporter : Nizar Hilmi
