Semarang, BLORANEWS.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan alokasi dana sebesar Rp1,2 triliun untuk mendukung pembangunan di ribuan desa pada tahun 2025.
Dana tersebut direncanakan akan dialokasikan untuk 8.593 titik sasaran yang tersebar di seluruh wilayah Jateng.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menegaskan bahwa pengawasan terhadap penyaluran dana akan melibatkan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) serta aparat penegak hukum (APH), sebagai bentuk komitmen pencegahan terhadap potensi penyimpangan.
“Ini sebagai upaya pencegahan, agar dana desa atau pembangunan desa tidak terjadi penyimpangan,” kata Luthfi usai rapat koordinasi dengan perwakilan APIP dan APH di Semarang, Selasa (8/4/2025).
Selain itu, Pemprov Jateng juga akan membentuk posko pengaduan di tiap kabupaten. Langkah ini bertujuan meminimalkan aduan yang menyesatkan dan memberikan ruang yang tepat untuk pelaporan.
Fokus penggunaan dana bantuan ini salah satunya adalah pembangunan infrastruktur desa, mulai dari jaringan irigasi pendukung ketahanan pangan, perbaikan jalan penghubung antar wilayah ekonomi desa, serta sektor-sektor pendukung lainnya.
“Saya imbau seluruh kepala desa untuk tidak takut melakukan eksplorasi pembangunan di desa, karena sudah didampingi oleh kita semua,” jelasnya.
Meski begitu, Luthfi juga mengingatkan kepada kepala desa untuk menjaga integritas dan mengelola dana secara transparan demi kesejahteraan masyarakat.
“Harus di-manage (kelola) dengan baik. Prinsipnya desa menjadi ujung tombak dalam pembangunan wilayah,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba mengganggu jalannya pembangunan desa agar program-program tersebut dapat berjalan optimal. (Jyk)
