fbpx

2 BULAN SEKALI KPU BLORA UPDATE PERKEMBANGAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN

  • Bagikan
Logo KPU

Blora- Setelah sukses pelaksanaan Pilkada Blora 9 Desember 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blora terus menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga pemerintahan terkait Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) agar selalu diperbaharui setiap bulannya. Rabu (10/03).

 

Logo KPU

 

Ketua KPU Blora, M. Khamdun mengungkapkan, DPB merupakan kewajiban dari KPU untuk terus memelihara daftar pemilih. Menurutnya, hal tersebut berangkat dari persoalan yang sering muncul dalam setiap Pemilu atau Pilkada yang berasal dari daftar pemilih yang diserahkan oleh Kemendagri.

“DPB sebenarnya mau menjawab problem-problem seperti itu, kita punya mekanisme melakukan pemutakhiran data pemilih secara terus-menerus, selesai Pemilu sampai nanti Pemilu berikutnya,” ungkap Khamdun.

Menurutnya, proses updating mengalami banyak kendala mulai dari Dindukcapil tidak bisa melakukan pencoretan terhadap pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) seperti orang yang sudah meninggal karena memang tidak ada laporan yang masuk.

Dirinya juga mencontohkan ketika seseorang yang pindah domisili namun tidak melalui tertib administrasi sehingga secara administrasinya masih tetap di wilayah domisili namun secara faktanya yang bersangkutan sudah berada di tempat tertentu.

“Ini adalah permasalahan yang sering muncul di data pemilih yang diserahkan kemendagri ke KPU. Sehingga pekerjaan KPU sering mengurusi pekerjaan yang seharusnya sudah selesai di adminnistrasi data kependudukan, sehingga KPU tinggal mengecek saja,” terangnya.

Lebih lanjut, dirinya mengaku dengan keterbatasan perangkat yang dimiliki KPU, mekanisme yang di tempuh tidak dengan verifikasi faktual akan tetapi melalui verifikasi administrasi.

“Teknisnya kita akaan berkoordinasi degan lembaga-lembaga yang mengurusi administrasi kependudukan, seperti Capil akan kita mintai konfirmasi terkait jumlah pemilih yang meninggal, jumlah pemilih yang mutasi, jumlah memilih usia 17 tahun per bulan. 

Untuk TNI/Polri kita mintai data pemilih warga Blora yang menjadi anggota TNI/Polri ataupun yang sudah pensiun. Kemudian Pengadilan Negeri untuk mengetahui ada tidak warga Blora yang divonis pidana dicabut hak politiknya,” paparnya. 

Selain itu juga melalui laporan masukan masyarakat yang disampaikan ke KPU untuk selanjutnya data tersebut kemudian dikumpulkan dan disandingkan dengan DPT Pemilu terakhir yang sudah ditambah dengan data pemilih yang memilih dengan menggunakan E KTP.

“Tentu kita berharap  perbaikan kualitas data pemilih, karena data pemilih itu salah satu tahapan yang selalu menjadi sorotan. Data pemilih ini adalah basis dasar kesuksesan pemilu atau pilkada, kalau data ini beres, ini bagus, dan bisa diterima oleh semua pihak maka ini menjadi 50% keberhasilan. Kita tentu belum lupa tahapan Pilpres 2019 bagaimana persolan data pemilu itu dibawa sampai sengketa di MK,” pungkasnya. 

Sebagai informasi, KPU Blora telah melaksanakan rapat pleno penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) pada (25/02), dengan jumlah pemilih sebanyak 702.354 orang. Dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkada Blora Tahun 2020 sejumlah 700.995 pemilih. (Jyk)

  • Bagikan