7 RANPERDA DISETUJUI, TERMASUK RANPERDA PERANGKAT DESA “SERI 2” DAN APBD 2019




Blora- Sebanyak 7 (tujuh) Ranperda Kabupaten Blora disetujui Bupati dan DPRD setempat, Senin (26/11). Selanjutnya, tujuh Ranperda tersebut akan diserahkan kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah untuk dievaluasi.

Ketujuh Ranperda tersebut meliputi Ranperda APBD Kabupaten Blora 2019, Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Ranperda Penyelenggaraan Ibadah Haji, dan Ranperda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Selanjutnya, Ranperda tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL, Ranperda tentang Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin, dan Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa.

 

Penandatanganan 7 Ranperda dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blora

Penandatanganan 7 Ranperda dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blora

 

Persetujuan ketujuh Ranperda tersebut, dilakukan dengan penandatanganan oleh Bupati Blora Djoko Nugroho dengan DPRD Blora dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blora, Senin (26/11).

Usai melakukan persetujuan bersama, Ketua DPRD Blora Bambang Susilo mengungkapkan, dokumen Ranperda tersebut akan dikirim ke Pemprov Jawa Tengah guna memperoleh evaluasi dari Gubernur terlebih dahulu sebelum ditetapkan menjadi Perda.

”Ranperda yang telah disetujui bersama paling lama 3 (tiga) hari kerja harus disampaikan kepada Gubernur untuk dievalusi dan hasilnya untuk ditindaklanjuti bersama oleh Bupati dan DPRD,” ungkap Bambang Susilo.

Sementara itu, Bupati Djoko Nugroho dalam sambutannya merasa senang dan mengucap syukur atas dilakukannya persetujuan ini.

”Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerjasama yang baik kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Blora. Semoga evaluasi Gubernur nanti bisa segera ditindaklanjuti dan bisa segera disahkan,” pungkas Bupati. (hud)

Subscribe

Terima kasih telah membaca berita kami, Isi Kotak di Bawah untuk berlangganan newslatter kami.