fbpx

AGAMA : PERBEDAAN INTERPRETASI, AWAL DISINTEGRASI, ATAU PENUNJANG TOLERANSI

  • Bagikan
AGAMA : PERBEDAAN INTERPRETASI, AWAL DISINTEGRASI, ATAU PEBUNJANG TOLERANSI
Ramadhan Ega S.

Beda adalah niscaya, dan memilih menjadi beda adalah hak asasi setiap manusia. Maka perbedaan di setiap dimensi, sejatinya adalah ketetapan kodrati.¹ Dan sebaliknya, memaksakan keseragaman yang benar-benar “manunggal”, adalah suatu bentuk arogansi.

Sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman, adanya rasa persatuan dalam perbedaan memegang peranan yang krusial. Namun, jika alasan persatuan karena memiliki kemiripan identitas adalah wajar, lalu apa yang dapat menyatukan keragaman bangsa Indonesia, yang jelas antara satu bangsa dengan bangsa yang lain memiliki keunikannya sendiri-sendiri?

Sebenarnya, jawaban dari pertanyaan diatas, sudah terkandung di dalam pertanyaan. Sebab, dalam keniscayaan “beda” tersebut, tetap ada unsur persamaan antar identitas, yang mendorong individu untuk membentuk suatu kelompok. 

Layaknya kesamaan dalam aspek agama yang dipeluk, dapat membentuk suatu komunitas keagamaan. Walaupun bentuk aktualisasi agamanya memiliki perbedaan individual.

Selain unsur persamaan, dari segi konstitusional, asas Bhinneka Tunggal Ika, juga berperan sebagai prinsip bersatu dalam beda di negara kita. Tetapi, tunggal di sini tidak dapat diartikan sebagai tunggal secara mutlak, dengan menyeragamkan setiap identitas. Yang pada akhirnya, menempatkan keanekaragaman sebagai tumbal dalam mencapai persatuan. Melainkan, tunggal yang tanpa harus menghilangkan identitas aslinya; Jawa tetap dengan Jawanya, Batak tetap dengan Bataknya, Bugis tetap dengan Bugisnya, dll. Kemudian mencari unsur yang dapat “menjembatani” perbedaan tersebut, untuk membangun integrasi dan membentuk identitas universal; sebagai sesama bangsa Indonesia.

Lalu, apakah keanekaragaman pada ranah agama dan aliran kepercayaan yang dimiliki Indonesia, mampu menunjang toleransi, atau justru malah sebaliknya? Mengingat, kepercayaan notabene juga menyangkut klaim akan kebenaran. Dan seperti kebenaran sebagai konsekuensi logis akan adanya “ketidakbenaran”, pihak yang mendeklarasikan diri sebagai individu atau kelompok yang benar, menuntut untuk turut juga menunjuk individu atau kelompok lain sebagai pihak yang harus disalahkan.

Namun, muncul pertanyaan: siapa pihak yang pantas untuk benar, dan siapa pihak yang pantas untuk salah? Pertanyaan sederhana ini, mampu membuat dua kubu saling berseteru, dan yang awalnya tidak mau ikut menjadi saling adu sikut. Terlebih, Indonesia menempati posisi pertama sebagai negara paling religius sedunia.² Hal ini, akan menjadikan agama menjadi isu yang sangat sensitif, serta riskan sebagai alasan utama dibalik sebuah perpecahan.

Seperti pada peristiwa Bom Bali, peristiwa Tanjung Priok, peristiwa Talangsari, maupun peristiwa 1965/1966, sebagai sedikit bagian dari produk klaim dikotomi atas salah dan benar secara ekstrem yang bercorak keagamaan. Yang tentu saja, menyalahi hak asasi manusia.

Jika berefleksi pada pandangan masyarakat umum, salah satu cara untuk membuktikan kebenaran yang bersifat relatif, adalah kebenaran itu harus diakui secara konsensus, harus dianut oleh mayoritas. Maka, hal ini akan memberikan dampak pada kaburnya kebenaran, dan tentu memberikan diskriminasi kepada kelompok minoritas.

Dan tidak menutup kemungkinan, juga akan menyuburkan sikap “arogansi mayoritas” dengan mencoba—jika tidak boleh memakai kata “memaksa”— menghilangkan eksistensi pihak-pihak minoritas, dengan menjustifikasi mereka sebagai pihak yang salah sebagai dalih pembenaran. Kemudian, pihak mayoritas akan menjadi semakin superior, dan leluasa dalam bersikap arogan dengan tindakan mendominasi, mendiskriminasi, menyubordinasi, dan menghegemoni pihak-pihak yang dirasa lemah.

Klaim kebenaran itu, akan berdampak pada pihak minoritas yang semakin termarginalkan. Padahal identitasnya, dan hak untuk mempertahankan identitasnya, juga bagian dari hak asasi manusia.³ Jadi, kebenaran selain relatif, juga bersifat subjektif, tergantung siapa yang menilai. Sehingga, setiap orang berhak dalam meyakini kebenaran apapun, tetapi juga harus membuka ruang pada keyakinan akan kebenaran pihak lain yang berbeda, sebagai wujud masyarakat yang toleran—ciri-ciri dari paradigma masyarakat yang berkemajuan.

Akan tetapi, bentuk masyarakat yang toleran terhadap perbedaan dewasa ini, kiranya juga agak sedikit tereduksi, dengan hanya toleran kepada kemajemukan yang parsial, hanya pada perbedaan tertentu saja. Seperti kasus perusakan rumah ibadah Ahmadiyah, pengusiran kaum Syiah, dan dipenjaranya Lia Eden, sebagai bentuk sikap intoleransi yang dilakukan bukan karena mereka memiliki perbedaan agama, tetapi karena mereka “berbeda jalan” dalam menginterpretasikan agama yang sama.

Narasi intoleransi yang bercorak agama tersebut, sering dijumpai berkutat pada hal-hal yang bersifat transenden seperti dosa maupun neraka. Padahal, dosa maupun neraka adalah ruang sunyi antara seorang hamba dan Tuhan yang diyakininya saja. Tak seorang pun memiliki hak prerogatif untuk memilih siapa yang pantas dibebankan dosa dan pihak mana yang harus dijebloskan ke neraka, bukan?

Jika melihat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia terutama pada pasal 18, sejatinya hak-hak manusia adalah bebas. Meskipun begitu, masih terbatas pada kebebasan orang lain. Maka, pemikiran pada interpretasi akan agama, selama tidak terwujud dengan tindakan yang merenggut kebebasan orang lain, bahkan pemikiran yang paling “aneh” sekalipun, tetap harus ditoleransi.⁵

Dan agama, sejatinya akan tetap selalu relevan di setiap zaman sebagai sumber moralitas. Seharusnya, juga memberikan implikasi yang positif dalam hidup bermasyarakat. Dan sudah menjadi kewajiban bagi setiap pemeluknya, untuk mengimplementasikan setiap dimensi agama, seperti: ritual, ideologikal, mistikal, sosial, dan intelektual, menjadi sebuah comprehensive commitment.⁶

Namun, berkaca pada zaman pencerahan Eropa (Age of Enlightenment) ketika agama dipandang sebagai penghalang kemajuan peradaban. Apakah agama di Indonesia suatu saat nanti akan menjadi usang, dan berakhir di tiang gantungan sejarah sebagai pandangan yang sudah kuno? Menimbang, jika antara satu pemeluk agama tertentu, hanya berkutat pada perebutan klaim akan siapa yang benar dan siapa yang salah secara terus menerus, serta hanya sibuk mengurus petak lahan di surga—hanya berfokus pada “dunia sana”—namun lupa pada realitas aktual, jika sekarang mereka ada pada dunia eksternal (alam materi).

Ditambah, agama sebagai doktrin justru sering dimanfaatkan dengan menjadikan otoritas wahyu Tuhan sebagai alat kontrol penguasa kepada rakyatnya, sebab kepentingan politik belaka. Maka, tidak menutup kemungkinan, arus penentang “hubungan singkat” realitas aktual dengan wahyu Tuhan akan banyak bermunculan.

Agama yang “distortif”, dengan hanya menonjolkan satu sisi dimensi saja, hanya akan menghilangkan cinta kasih dan sumber moral sebagai esensi agama secara universal. Serta membawa implikasi yang destruktif—melupakan ide abstrak yang memayungi seluruh umat manusia bernama “humanitas”. Namun, agama sebagai konsep tidak bisa disalahkan begitu saja; tidak ada agama yang salah, tetapi manusia sebagai subjek yang salah dalam menafsirkan dan menerapkan konsep keagamaan.

Jika cara beragama kita justru kontraproduktif terhadap kemajuan peradaban, dan hanya berakhir pada eksklusifitas kelempok tertentu, dengan hanya sibuk mengacungkan jari menyalahkan pihak lain, seharusnya, kita sudah mulai berbenah dan mempertanyakan: sudahkah kita beragama secara “benar”?

¹) Lihat: Agustinus W. Dewantara. Logika Seni Berpikir Lurus. Madiun: Penerbit Wina Press, 2019.

²) Hasil survei “The Global God Devide” dari Pew Research Center yang terbit pada 20 Juli 2020; lihat https://pewrsr.ch/3hmqO9V

³) Lihat pasal 28E UUD NRI 1945 ayat (1) sampai (3)

⁴) Walaupun dari sisi agama, kebebasan yang tercantum dalam DUHAM sebenarnya menimbulkan berbagai penolakan, sehingga mendorong untuk diadakan Project on Religion and Human Right yang melahirkan Universal Declaration of Human Right by the World’s Religions yang memiliki 30 pasal sama seperti DUHAM PBB, hanya saja mencantumkan kewajiban-kewajiban sebagai pemeluk agama. Lihat: Akhmad Muamar, Kebebasan Agama dan Problematika HAM Universal, dalam Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam Vol. 11, No. 1

⁵) Lihat isi Deklarasi Universal HAM PBB, Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, YLBHI dan KKAA, 2006)

⁶) Lihat Jalaluddin Rahmat. Islam Alternatif: Ceramah-Ceramah di Kampus.

Bandung: Penerbit Mizan, 1986.

Tentang penulis : Ramadhan Ega S. Lahir di Blora, 19 November 2002. Pendidikan terakhir SMA N 1 Jepon lulusan tahun 2021. Saat ini aktif sebagai ketua PAC IPNU Jepon dan dewan pembina Forum OSIS Blora.

*Opini di atas merupakan tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab Bloranews.com

  • Bagikan