Semarang, BLORANEWS.COM – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, secara resmi menetapkan Kantor Gubernur sebagai Rumah Rakyat, sebuah inisiatif untuk membuka ruang dialog dan layanan publik yang lebih dekat dengan masyarakat.
Peluncuran ini berlangsung pada Senin, 5 Mei 2025, sebagai bentuk nyata komitmen Pemprov Jateng dalam menghadirkan pemerintahan yang inklusif dan responsif.
Luthfi menegaskan, Kantor Gubernur kini bukan semata tempat kerja birokrasi, tetapi menjadi sarana interaksi antara pemerintah dan warga.
“Kantor Gubernur ini tidak hanya tempat kerja Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekda, tetapi kantor ini kita gunakan untuk melakukan komunikasi dua arah atau brain storming, dengan membuka ruang untuk masyarakat agar mengadukan segala permasalahan-permasalahan yang ada,” ujarnya.
Gagasan Rumah Rakyat digulirkan untuk mendekatkan layanan, menampung keluhan, serta menyerap masukan dari masyarakat.
Luthfi menyebut, konsep ini sebagai bagian dari upaya memperkuat partisipasi publik dan transparansi dalam pemerintahan.
“Ini bentuk keterbukaan kita dalam rangka pelayanan publik. Sekaligus sebagai balancing (penyeimbang), dan koreksi bagi kita terkait dengan unsur pelayanan publik di tempat kita,” lanjutnya.
Layanan Rumah Rakyat dipusatkan di lantai 1 Kantor Gubernur dengan jam operasional setiap Senin hingga Kamis pukul 07.00-15.30 WIB dan Jumat pukul 07.00-14.00 WIB.
Warga dari luar kota Semarang juga difasilitasi lewat perwakilan Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) di Solo, Pati, dan Banyumas.
Tak hanya secara langsung, pengaduan juga bisa disampaikan melalui kanal digital seperti website ppid.jatengprov.go.id, nomor WhatsApp 08112773393, serta akun dinas terkait. Semua layanan daring ini aktif selama 24 jam.
Pemerintah provinsi juga telah menginstruksikan seluruh dinas untuk cepat tanggap terhadap setiap laporan warga.
“Siapapun boleh mengadu. Mengadu langsung boleh, lewat call center atau online boleh. Kita siap melayani berikut dengan penyelesaiannya. Ini akan segera kami linierkan dengan bupati dan wali kota,” jelas Luthfi.
Sebagai bentuk penguatan interaksi, forum dialog antara Gubernur dan warga juga akan digelar rutin setiap bulan. Topik diskusi akan disesuaikan dengan isu aktual masyarakat.
Dalam peluncuran perdana, topik yang diangkat adalah dunia pendidikan, bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional.
“Guru, siswa, orangtua dan siapa pun boleh mengadu tentang permasalahan-permasalahan. Hari berikutnya nanti bisa nelayan, petani, dan siapa pun,” imbuhnya.
Dengan hadirnya Rumah Rakyat, diharapkan pemerintah dan masyarakat bisa lebih sinergis dalam menciptakan solusi bersama untuk pembangunan Jawa Tengah yang lebih merata dan berkeadilan. (Jyk)
