Semarang, BLORANEWS.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan diri terbuka terhadap pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Gubernur Ahmad Luthfi menyatakan dukungan penuh agar proses audit berjalan lancar, sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas birokrasi.
Ditemui usai entry meeting bersama BPK Perwakilan Jawa Tengah di kompleks Kantor Gubernur, Senin (13/10/2025), Luthfi menegaskan bahwa pemeriksaan ini menjadi momen evaluasi yang harus disambut positif.
“Pemeriksaan ini objek dan materinya jelas, artinya Pemprov Jateng harus mendukung, karena ini untuk kesehatan organisasi,” ujarnya.
Luthfi menilai bahwa perangkat daerah dan BUMD merupakan penggerak roda pembangunan. Karena itu, kondisi internalnya perlu terus dipantau agar penanganan masalah bisa lebih cepat.
“Pemeriksaan ini menguntungkan, karena kita cepat tahu apa yang harus dilakukan terkait keuangan, kinerja, dan sebagainya,” tambahnya.
Sekda Provinsi Jateng, Sumarno, yang turut hadir, menyebut audit ini berfungsi sebagai penilaian independen dari luar struktur pemerintahan.
“Assessment dari luar akan lebih cermat, karena perspektifnya berbeda. Itu akan menjadi bagian untuk melakukan perbaikan,” tutur Sumarno.
Ia mewanti-wanti OPD dan BUMD agar tidak bermain-main dengan data. Menurutnya, penyampaian informasi yang jujur akan membuat rekomendasi BPK lebih tepat sasaran.
Ia juga menyambut baik adanya penilaian pada sektor ketahanan pangan, karena menjadi salah satu fokus pembangunan.
BPK Perwakilan Jawa Tengah dalam kesempatan itu memulai pemeriksaan terhadap tujuh tema yang bersumber dari APBD 2024 hingga triwulan ketiga 2025.
Pemeriksaan meliputi pengelolaan pajak dan retribusi, aset daerah, pengadaan barang/jasa, pelayanan kesehatan di RSUD dr Moewardi dan RSUD Prof dr Margono Soekarjo, operasional Bank Jateng, PT BPR BKK Jateng, serta audit kinerja ketahanan pangan.
Kepala BPK RI Perwakilan Jateng, Ahmad Luthfi H Rahmatullah, menjelaskan bahwa tahapan ini merupakan lanjutan dari pra-audit yang dilakukan September lalu.
Pemeriksaan tematik ketahanan pangan dilakukan serentak di seluruh provinsi untuk melihat kesiapan kelembagaan, koordinasi dengan kabupaten/kota, serta arah kebijakan yang dijalankan. (Jyk)
