Blora – Polres Blora gelar razia di sejumlah titik perbatasan antar kabupaten. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi pengerahan masa pada Aksi Solidaritas Peduli Rohingya yang dipusatkan di Candi Borobudur, Magelang. Razia yang dilakukan sejak kemarin (07/08), ini tidak menemukan indikasi pengerahan massa.
Himbauan sejumlah pimpinan ormas Islam dan larangan Bupati Blora terkait pengerahan massa ke Magelang direspon cepat oleh aparat penegak hukum ini. Sehari sebelumnya Bupati Blora, secara lisan melarang warga Blora berangkat ke Magelang mengikuti aksi yang dipandang mengganggu ketertiban umum ini. Larangan ini disampaikan Bupati pada Rapat Koordinasi Forkompimda – FKUB Blora di Aula Kantor Kementerian Agama Blora, Rabu (06/09).
Sejumlah pimpinan ormas Islam di Blora, Ketua PCNU dan Ketua PD Muhammadiyah sepakat bahwa bentuk kepedulian terhadap tragedi Rohingya bukanlah dengan aksi demonstrasi, melainkan dengan doa bersama dan menggalang bantuan makanan, obat-obatan dan kebutuhan mendesak lain kepada korban konflik kemanusiaan tersebut.
“Daripada ikut demo, saya pikir lebih baik mengidentifikasi apa yang saat ini diperlukan kaum Rohingya disana sehingga kita bisa memetakan bantuan yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan. Kalau mereka butuh obat-obatan, kita kirim bantuan obat. Kalau butuh sembako, kita kirim bahan pangan. Sehingga bisa dirasakan betul manfaatnya,” himbau Ngastoyo Ketua PD Muhammadiyah Blora.
AKBP Saptono, Kapolres Blora menegaskan bahwa razia di perbatasan antar kabupaten ini tidak bermaksud melarang masyarakat berkunjung ke Magelang namun mencegah terjadinya mobilisasi massa pada Aksi Solidaritas Peduli Rohingya.
“Kami mengantisipasi agar tidak sampai ke Magelang. Saya sebagai pimpinan kepolisian di Blora wajib mencegah pihak yang mau berangkat ke Magelang,” ujar AKBP Saptono.
Reporter : Jacko Priyanto / Humas Polres Blora
