fbpx

ATASI KEMISKINAN, KOMISI D DPRD BLORA DORONG PEMKAB DATANGKAN INVESTOR

Ketua Komisi D DPRD Blora, Ahmad Labib Hilmy.
Ketua Komisi D DPRD Blora, Ahmad Labib Hilmy.

Blora, BLORANEWS – Ketua Komisi D DPRD Blora, Ahmad Labib Hilmy merasa prihatin dengan kondisi kemiskinan yang terjadi saat ini.

Menurutnya, satu hal yang harus didorong adalah cita-cita pemerintah untuk mendatangkan beberapa investor di Kabupaten Blora. Di mana sebelumnya, Pemkab dan DPRD Blora sudah mendorong dan melakukan progam adanya Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“Ini menjadi mimpi kita bersama kaitannya dengan masalah pengentasan pengangguran agar membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat Blora,” ungkap Gus Labib sapaan akrabnya. Minggu, (23/10).

BACA JUGA :  DPC PKB BLORA TARGETKAN 13 KURSI

Lebih lanjut kata dia, bagaimana pemetaan kawasan industri sudah diatur dalam peraturan daerah (Perda).

“Namun yang perlu diperhatikan, kaitannya teknis yang ada di lapangan. Mestinya pemerintah harus membentuk tim teknis bagaimana nanti ketika ada investor yang masuk ini bisa lebih mudah untuk mengidentifikasi permasalahan permasalahan yang ada di Blora,” ujarnya.

Tim teknis sekaligus mencarikan solusi ketika investor ada beberapa kesulitan ketika akan berinvestasi di Kabupaten Blora.

Ketika ada Investor masuk, pihaknya berharap masyarakat perlu memahami bahwa faktor ekonomi masyarakat ditentukan seberapa banyak lapangan pekerjaan yang ada di daerahnya.

BACA JUGA :  PPPK BLORA BERHARAP KEPASTIAN NASIB

“Semakin banyak perusahaan yang masuk, maka akan banyak potensi lapangan kerja semakin lebih besar,” harapnya.

Ia mengajak perlunya berfikir jangka panjang.

“Perlu diingat, perusahaan yang masuk bukan malah membebani kita. Justru aspek manfaat untuk perekonomian, akan bisa dirasakan turun temurun sampai ke anak cucu,” terangnya.

Kembali ia menegaskan, DPRD Blora Komisi D akan mendorong Pemkab agar investor masuk. Bahkan Labib, mengapresiasi usaha keras Bupati Blora, Arief Rohman menarik investor. Meskipun sampai saat ini investor belum masuk. Untuk itu perlu adanya evaluasi, kajian dan koreksi.

BACA JUGA :  PENYALAHGUNAAN DANA DESA AKAN BERURUSAN DENGAN TIPIKOR

Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi pengangguran, mengurangi angka kemiskinan dan nanti pendapatan daerah akan naik.

“Artinya tiga faktor ini menjadi masalah prinsip dan pokok menjadi pekerjan rumah kita bersama. Insha Allah ketika tercapai maka hajat hidup masyarakat akan naik,” pungkas Politisi PKB tersebut. (jam)