Hari ini, sudah ditetapkan hasil seleksi kompetensi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora tahun 2019. Seleksi kompetensi dilaksanakan dengan menggunakan metode assessment center oleh assessor dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.
Link: PENGUMUMAN SELEKSI KOMPETENSI
Selanjutnya, akan dilaksanakan penulisan makalah oleh para peserta seleksi, dengan topik Optimalisasi Tugas dan Fungsi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (sesuai dengan formasi yang dilamar) dalam Mewujudkan Masyarakat Blora yang lebih Sejahtera dan Bermatabat.
Kemudian, pada Sabtu-Minggu 23-24 Maret 2019, akan dilaksanakan persentasi dan wawancara. Dalam melakukan perekrutan pejabat baru eselon II di lingkungan Pemkab Blora, walaupun dengan open bidding tetapi tidak ada calon di luar Blora.
Keterbukaan ini patut dinilai positif, karena sudah menawarkan peserta dari luar Blora untuk ikut dalam rekrutmen pejabat eselon II, dimana hal ini tidak pernah dilakukan sebelumnya.
Diharapkan, prosedur yang dijalankan ini membawa dampak yang positip, yaitu menjadi tanda pengarusutamaan pengangkatan pejabat berbasis merit system. Jadi, benar-benar berdasarkan pertimbangan integritas, kualitas, loyalitas, efektivitas.
Disamping itu, diharapkan pejabat yang dipilih nanti bisa cepat menyatu dengan visi dan misi Bupati. Dengan begitu yang dipilih nanti bisa menjadi kaki, tangan, mata, dan telinga Bupati dalam menjalankan programnya. Dia bisa mendengarkan aspirasi dari bawah, dia bisa mendengarkan perintah dari atas, sehingga mereka bisa menjadi mediator yang pas dan baik.
Jika kita melihat kepemimpinan bapak Djoko Nugroho ketika di periode pertama dan sekarang ini, pejabat yang terpilih nanti, harus bisa menyesuaikan diri dengan karakter kepemimpinannya yang inovatif, kreatif, agresif, dan responsif.
Sehingga, pejabat yang dipilih nanti bisa bergerak dengan cepat, kreatif, inovatif dan responsif dalam menjalankan perintah Bupati. Jangan pula, kalau ada persoalan-persoalan sepele atau simpel, tapi minta petunjuk Bupati. Terus, apa gunanya dipilih menjadi pejabat eselon II kalau tidak bisa mengatasi persoalan-persoalan yang sepele?
Sebagai wacana, apabila kapasitas pejabat eselon II terpilih ternyata tidak sesuai harapan, harus siap mundur atau turun eselon. Dengan demikian, akan muncul kepala OPD yang berkompeten untuk mendukung visi dan misi Bupati.
Dalam pemilihan pejabat di tempat lain, diharapkan calon kepala OPD sebelum ditetapkan dan dilantik, agar menandatangani kontrak kinerja dan kesanggupan diberhentikan sewaktu-waktu apabila dipandang tidak bisa memenuhi kinerja yang diharapkan.
Pejabat yang dipilih nanti, harus punya karakter yang mumpuni agar mampu mengatasi segala persoalan yang dihadapi saat memimpin di OPD, baik kendala dari luar maupun dari dalam.
Selain karakter yang mumpuni, seorang pejabat eselon II juga harus mempunyai berbagai macam skill, karena pejabat tersebut adalah ujung tombak dari OPD. Kemampuan berkomunikasi, bernegoisasi, mengambil keputusan dengan tepat, merangkul serta mendorong anak buahnya adalah deretan skill yang wajib dan harus dikuasai oleh pejabateselon II.
Tentang penulis: Djati Walujastono adalah Ketua Dewan Riset Derah (DRD) KabupatenBlora, dan Dosen Teknik Mesin di STTR Cepu.
