Semarang – Ketua Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (BP MPR) RI Bambang Sadono Optimis rumusan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dapat diselesaikan bulan Agustus 2018. Selanjutnya, GBHN akan dipecah menjadi dua, yakni Haluan Negara dan Haluan Pemerintahan.
“Kami sudah mulai membuat rumusan. Bahkan, minggu ini sudah membuat sistematika, terutama mengenai haluan negara yang menjadi kewajiban MPR,” kata Ketua BP MPR RI Bambang Sadono.
Pernyataan tesebut diungkapkannya pada Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Semarang yang digelar hari Sabtu (31/03) kemarin.
Menurut Bambang, Haluan negara yang ditetapkan dalam Tap MPR bersifat jangka panjang, sementara haluan pembangunan atau sistem perencanaan pembangunan dituangkan dalam UU dengan periode lima tahunan.
Bambang menambahkan, pembahasan rumusan haluan negara bisa diselesaikan pada Agustus 2018 dan sekarang ini BP MPR bersama lembaga pengkajian terus melakukan rapat untuk membuat sistematika.
“Kalau dari kami optimistis rampung sesuai target. Yang saya ragukan itu politiknya bisa apa enggak. Tetapi, pekerjaan kami tidak secara politik mendesak fraksi siap apa tidak siap. Kami di teknisnya menyiapkan,” lanjutnya seperti dikutip Neraca.co.id
Bambang menyimpulkan, di bawah haluan negara nanti ada haluan pembangunan dalam bentuk UU yang akan ditetapkan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, sementara haluan negara kewajibannya MPR.
Reporter : Achmad Niam Djamil