Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

BANYAK KPM OGAH UNDUR DIRI, KEMISKINAN BLORA MASUK ZONA MERAH JATENG




Blora- Tidak sedikit Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial pemerintah di Kabupaten Blora yang menolak mengundurkan diri. Pasalnya, besaran nominal dan jenis bantuan yang mereka terima tiap tahun terus naik.

Pkh

Rakornis pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2019

Kondisi ini diakui Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Blora, Sri Handoko. Dirinya mengatakan, kondisi ini membuat banyak warga kurang mampu tidak dapat masuk dalam daftar KPM.

“Masalah utama yang menjadi kendala kami saat ini adalah masih banyaknya KPM yang tidak tepat sasaran. Dimana pada tahun 2018 jumlah KPM PKH dan non PKH yang sudah menerima bantuan sejumlah 75.0602 KPM,” paparnya pada Rakornis PKH 2019 di kantor Dinsos P3A, Kamis (21/03).

Dirinya mengemukakan, sejak 2014 hingga kini dana PKH terus mengalami kenaikan. Besarnya dana tersebut, memicu para KPM menolak mengundurkan diri. Di sisi lain, banyak warga tidak mampu yang berharap bisa masuk dalam program sosial ini.



“Sehingga banyak yg masuk namun tidak ada yang keluar, padahal dari hasil survey tingkat Kemiskinan Blora terus menurun meskipun di Jawa Tengah masih dalam zona merah,” pungkasnya.

Wabup: Banyak Bantuan PKH Salah Sasaran!

Kondisi ini tak hanya membuat galau Dinsos P3A Kabupaten Blora saja, tetapi juga Wakil Bupati Blora, Arief Rohman. Menurutnya, jika kondisi ini terus berlarut-larut akan memupuskan harapan Pemkab Blora yang ingin keluar dari zona merah kemiskinan.

“Berdasarkan laporan yang masuk, masih banyak bantuan PKH yang tidak tepat sasaran. Kami bersama Bapak Bupati ingin semua bantuan sosial tepat sasaran sehingga pada akhir masa jabatan nanti tingkat kemiskinan Blora bisa keluar dari zona merah Jawa Tengah,” tegasnya.

Untuk menanggulangi hal ini, Wabup Arief mendesak Kades dan para pendamping PKH untuk mendorong para KPM yang dinilai telah hidup layak, agar mengundurkan diri.

“Tolong dibantu agar KPM yang sudah mampu bisa mengundurkan diri, dan diganti dengan keluarga lainnya. Jika ada kesulitan administrasi, kami siap membantu. Jadwalkan rakor di masing-masing kecamatan untuk rembugan bersama sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara Kepala Desa dan Pendamping PKH,” pungkasnya. (one

Subscribe

Terima kasih telah membaca berita kami, Isi Kotak di Bawah untuk berlangganan newslatter kami.

One Response

Tinggalkan Balasan