fbpx

BENTUK SATGAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTRIM, GANJAR: 27 RIBU LEBIH RAKYAT MISKIN

  • Bagikan
GULA SEMUT DARI BANYUMAS TEMBUS INTERNASIONAL
Wakil Presiden, Ma'ruf Amin.

Semarang – Pembentukan Satgas Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim langsung dibuat oleh Gubernur Jawa Tengah, 5 daerah jadi prioritas. Langkah cepat dilakukan pemprov usai ada arahan dari Wakil Presiden, Ma’ruf Amin, Kemarin (7/10).

Gubernur Ganjar memaparkan, Satgas akan bekerja menyelesaikan kemiskinan ekstrem di lima daerah, diantaranya Brebes, Banyumas, Pemalang, Banjarnegara dan Kebumen.

“Tugas Satgas yang paling penting adalah verivikasi dan validasi data. Sebab dari data yang sudah ada, tercatat 27 ribu lebih masyarakat miskin ekstrem yang ada di 5 daerah itu. Setelah verval selesai, maka tindakan lanjutan adalah intervensi,” paparnya, jumat (08/10).

Dikatakan setelah rapat penanggulangan kemiskinan ekstrim di kantornya, pembentukan tim satgas ini dirasa perlu untuk mempercepat, karena Desember harus selesai. Ganjar khawatir ada beberapa kabupaten yang tidak siap, maka tim harus siap membantu.

Ganjar menyontohkan kasus, keseluruhan angka kemiskinan ekstrem di Jateng masih ada sekitar 1,5 juta orang. Tersebut berasal dari berbagai daerah. Percepatan kali ini, hanya 5 kabupaten yang menjadi prioritas pusat agar diselesaikan hingga akhir Desember tahun ini.

“Verval ini kuncinya, agar tidak keliru. Sebab kita punya contohnya, ada orang di Banyumas, dia masuk desil satu. Tapi semuanya ada, air minum ledeng, sumur terlindungi, listrik sudah PLN, fasilitas BAB sudah punya, tinja sudah ada tangki, RTLH tidak prioritas. Tapi kenapa masih masuk data? Nah yang begini-begini ini harus diselesaikan,” terangnya.

Ketua Satgas khusus percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem adalah Sekda Jateng, Sumarno.

Turut hadir dalam kesempatan itu Wagub Jateng, Taj Yasin Maimoen mengatakan agar penanganan kemiskinan ekstrem ini dilakukan secara kolaboratif antara provinsi dengan daerah, dan anggaran tidak hanya dari anggaran negara, tapi bisa dari Baznas, CSR atau filantropi.

“Tingkatkan program pendampingan satu OPD satu desa binaan yang sudah jalan di provinsi. Para pendamping desa-desa itu harus bekerja optimal agar target bisa tercapai,” ujarnya. (Jml)

  • Bagikan