BLORA TEGASKAN NETRALITAS APARATUR NEGARA MELALUI APEL JELANG PILKADA 2024

FotPlt. Bupati Blora, Tri Yuli Setyowati saat memimpin Apel netralitas Aparatur Negara pada Pilkada Serentak 2024 di Lapangan Kridosono

Blora, BLORANEWS.COM – Dalam rangka menjaga netralitas Aparatur Negara pada Pilkada Serentak 2024, Pemerintah Kabupaten Blora mengadakan Apel Netralitas di Lapangan Kridosono, Jumat (22/11/2024). 

Apel ini diikuti oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan POLRI dari seluruh Kabupaten Blora, dengan Plt. Bupati Blora, Tri Yuli Setyowati yang bertindak sebagai pembina apel.  

Dalam amanatnya, Etik menekankan pentingnya menjaga netralitas sebagai wujud integritas demokrasi. Ia mengingatkan bahwa keterlibatan aparatur negara dalam tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama kampanye adalah pelanggaran hukum, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 136/PUU-XXII/2024.  

“Netralitas bukan hanya soal moral, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum. Pelanggaran dapat dikenai pidana penjara hingga enam bulan atau denda maksimal enam juta rupiah. Saya harap seluruh aparatur negara menjunjung tinggi profesionalisme, menjauhkan diri dari politik praktis, dan memastikan Pilkada berjalan damai serta adil,” tegas Etik.  

Sebagai bagian dari apel, seluruh peserta mengikuti pengucapan Ikrar Netralitas yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Blora, Komang Gede Irawadi.

Dalam ikrar tersebut, para aparatur berkomitmen menjaga netralitas, mematuhi regulasi, dan menghindari tindakan yang mencederai demokrasi.  

Penandatanganan Pakta Integritas juga dilakukan oleh Forkopimda Kabupaten Blora untuk mempertegas komitmen menjaga netralitas aparatur negara.  

“Ikrar ini bukan hanya seremonial, tetapi komitmen bersama untuk memastikan Pilkada Serentak 2024 berjalan aman, damai, dan netral,” tambah Etik.

Sementara itu, Komandan Kodim 0721/Blora, Yuli Hartanto, mengimbau seluruh peserta apel untuk menjunjung empat prinsip utama: menjaga netralitas, menolak intimidasi kepada salah satu calon, menggunakan media sosial secara bijak, dan menolak politik uang.  

“Empat prinsip ini adalah pedoman kita sebagai aparatur negara untuk menjaga profesionalisme dan integritas,” ujarnya.  

Hal sama juga disampaikan Kapolres Blora, Wawan Andi Susanto, ia menambahkan pesan untuk menjaga kerukunan meskipun ada perbedaan pilihan politik. 

“Pilihan boleh berbeda, tetapi persatuan dan kerukunan harus tetap terjaga,” tegasnya.  

Sebagai informasi, apel ini juga dihadiri oleh Forkopimda Blora, kepala perangkat daerah, camat, serta perwakilan ASN, TNI, dan POLRI. Kegiatan ini menjadi simbol kuat bahwa integritas aparatur negara adalah pilar utama demokrasi.  

Melalui apel ini, Pemerintah Kabupaten Blora menegaskan dukungannya untuk terselenggaranya Pilkada Serentak 2024 yang aman, damai, dan bebas dari intervensi politik praktis. (Jyk)