fbpx

BUNTUT KUNKER DI TENGAH PANDEMI COVID-19, GERAM TUDING DPRD BLORA LAKUKAN PEMBANGKANGAN HUKUM

Sejumlah aktivis GERAM membentangkan spanduk bertuliskan tuntutan kepada DPRD Blora
Sejumlah aktivis GERAM membentangkan spanduk bertuliskan tuntutan kepada DPRD Blora

Blora- Aktivis yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) menyurati Badan Kehormatan (BK) DPRD Blora agar meminta maaf kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan para buruh migran. Tuntutan ini dilayangkan sebagai respon atas dilaksanakannya Kunjungan Kerja ke Lombok di tengah ancamam Pandemi Covid-19 beberapa waktu lalu.

Sejumlah aktivis GERAM membentangkan spanduk bertuliskan tuntutan kepada DPRD Blora
Sejumlah aktivis GERAM membentangkan spanduk bertuliskan tuntutan kepada DPRD Blora

Koordinator GERAM, Eko Arifianto menilai, DPRD Blora yang nekat melakukan Kunker merupakan wujud nyata tidak adanya empati dan pembangkangan terhadap Pemerintah RI yang tengah berjuang menghadapi wabah Covid-19.

“Kami mendesak institusi DPRD yang terdiri atas unsur pimpinan dan anggota agar melakukan permohonan maaf kepada pemerintah pusat dan daerah karena telah dengan sengaja melakukan pembangkangan hukum dan peraturan perundang-undangan,” tegasnya, melalui rilis yang diterima Bloranews.com, Kamis (26/03).

Tak cukup itu, GERAM juga menuntut agar DPRD Blora meminta maaf kepada masyarakat yang telah dikecewakan dengan perkataan oknum anggota dewan, seperti Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) yang terciderai perasaannya karena seolah-oleh pekerjaannya dipandang sangat rendah oleh statemen yang dilontarkan anggota dewan ke seluruh media massa tanah air, baik cetak/elektronik.

“Kami juga mendesak DPRD memberikan laporan pertanggungjawaban atas hasil yang didapatkan dari kunker ke Lombok kemarin, termasuk dokumentasi yang ada, baik foto maupun video kegiatan kunjungan kerja,” imbuhnya.

Tak berhenti disini, GERAM juga mendorong DPRD Kabupaten Blora menganggarkan dana penanggulangan wabah Covid-19 di Kabupaten Blora serta melakukan perbaikan kinerja agar menjadi lebih aspiratif, transparan, efisien, akuntabel serta berkualitas.

Diketahui bersama, masyarakat Blora berang lantaran adanya sikap arogan DPRD Blora usai kunjungan dari Lombok. Mereka bahkan sempat bersitegang dengan petugas medis yang hendak melakukan pemeriksaan kesehatan. Sejumlah warganet yang  merekam kejadian tersebut sempat mengunggah video percekcokan ini ke dunia maya.

Menanggapi tuntutan ini, Ketua DPRD Blora, Dasum meminta maaf atas viralnya video tersebut. Pihaknya berjanji akan menindaklanjuti aduan dan keluhan yang ada.

“Saya selaku yang dituakan meminta maaf atas viralnya video itu, dan kami akan menindaklanjuti semua laporan yang masuk,” ucapnya. (arf)