BUPATI TAK MAU CAWE- CAWE, MADUN : MASYARAKAT BLORA HARUS APRESIASI LANGKAH AMBS

Blora- Masyarakat Blora mengapresiasi terhadap upaya mengajukan Gugatan atau Judicial Review (JR) terkait Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah oleh Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Aliansi Masyarakat Sipil Blora (AMSB).

 

Dalhar Muhammadun

Dalhar Muhammadun berkopyah paling kanan.

 

Salah satunya datang dari mantan direktur eksekutif Lembaga Penelitian dan Aplikasi Wacana (LPAW) Blora, Dalhar Muhammadun. Pasalnya, saat ini AMSB tengah mengupayakan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait DBH Migas Blok Cepu. Dan dapat dipastikan upaya tersebut tidak akan mendapat dukungan dari Pemkab Blora.

“Bagaimanapun hasilnya perjuangan mereka harus kita apresiasi, itu bagian dari kecintaan terhadap Kabupaten Blora,” ucap Dalhar Muhammadun.

Lebih lanjut, dirinya menambahkan, tak banyak saat ini orang-orang yang mau berjuang bahkan berkorban untuk kepentingan umum, dalam hal ini bagi Kabupaten Blora tercinta ini.                       

“Tak banyak sekarang yang mau berkorban untuk kemajuan Blora,” pungkasnya.

Seperti yang diberitakan Bloranews sebelumnya, Bupati Blora, Djoko Nugroho memutuskan untuk tidak cawe-cawe terhadap gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang saat ini tengah diupayakan Aliansi Masyarakat Sipil Blora (AMSB).

Bahkan dengan tegas, Djoko Nugroho memastikan jika Pemerintah Kabupaten Blora tidak akan memberi dukungan terhadap gugatan AMSB ke Mahkamah Konstitusi terkait DBH Migas Blok Cepu.

Sidang perdana Judicial Review (JR) terkait Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah oleh Mahkamah Konstitusi (MK) telah digelar Selasa (11/08) lalu, sidang sendiri dilaksanakan secara Virtual di Universitas Indonesia. (Jyk)

Subscribe

Terima kasih telah membaca berita kami, Isi Kotak di Bawah untuk berlangganan newslatter kami.

No Responses

Tinggalkan Balasan