BUPATI USULKAN 6% DBH BAGI BLORA KE KEMENTERIAN ESDM

Blora – Bupati Blora, Arief Rohman, mengusulkan 6% Dana Bagi Hasil (DBH) Migas Blok Cepu bagi Kabupaten Blora ke Kementerian ESDM pada Kamis lalu (22/04).

Pihaknya ingin perubahan proporsi DBH dengan terbitnya UU nomor 11 Tahun 2020 yang mengamanatkan disusunnya UU Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah (HKPD), yang di dalamnya memuat kebijakan reformulasi dalam penyaluran DBH.

“Kami mengusulkan agar bisa merubah proporsi DBH minyak bumi 6 persen yang semula dibagikan untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan, diubah menjadi 6 persen dibagikan kepada Kabupaten/Kota yang berdampingan dan terdampak untuk diakomodir dalam rancangan UU HKPD,” terang Bupati.

 

BUPATI USULKAN 6% DBH BAGI BLORA KE KEMENTERIAN ESDM

Peta eksplorasi migas Blok Cepu

 

Menurutnya, DBH minyak bumi yang dihasilkan Blok Cepu hanya dinikmati Provinsi Jawa Timur, yakni Bojonegoro sebagai kabupaten penghasil dan seluruh Kabupaten di Jatim yang letaknya jauh dari wilayah kerja penambangan (WKP), seperti Banyuwangi mendapatkan DBH 81 miliar. Sedangkan Blora yang masuk WKP Blok Cepu dan masuk wilayah terdampak, tidak menerima DBH sama sekali atau nol rupiah karena beda Provinsi dengan daerah penghasil.

“Ada ketidakadilan disini, merunjuk UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Keputusan Menteri ESDM nomor : 200K/80/MEM/2019 tentang penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Perhitungan DBH Sumber Daya Alam Migas Tahun 2020, disampaikan bahwa WKP Blok Cepu terdiri dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang meliputi wilayah Blora dan Tuban, serta Bojonegoro yang menjadi letak mulut sumur eksplorasi,” jelasnya.

Pihaknya juga mengusulkan agar Exxon Mobil selaku pengelola Blok Cepu bisa mengembalikan beberapa titik lapangan migas WKP Blok Cepu yang belum digarap di wilayah administrasi Kabupaten Blora kepada SKK Migas agar selanjutnya bisa dikelola oleh BUMD atau KKKS lainnya.

“Kita juga dorong agar Permen ESDM yang mengatur hal ini bisa diubah, sehingga Blora bisa mendapatkan keadilan. Yang tujuannya untuk pemerataan pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Blora,” imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Ditjen Migas, Kementerian ESDM, Alamuddin Baso, menyatakan bahwa bersama bagian hukum akan melakukan telaah terhadap regulasi yang ada.

“Akan kita lakukan telaah terhadap regulasi perundang-undangan atau aturan yang ada. Seperti apa yang dimungkinkan sehingga juga daerah-daerah yang merupakan penghasil dan terdampak juga punya akses untuk itu. Supaya dari aspek kepastian dan kemanfaatan untuk wilayah kerja penambangan bisa dirasakan,” pungkasnya. (Spt)

Subscribe

Terima kasih telah membaca berita kami, Isi Kotak di Bawah untuk berlangganan newslatter kami.

No Responses

Tinggalkan Balasan