fbpx

BUTUH RP 5 MILIAR BANGUN EMBUNG RETENSI DI CEPU UNTUK ATASI BANJIR

Petugas gabungan di lokasi banjir.
Petugas gabungan di lokasi banjir Cepu.

Bloranews.com – Blora,  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Blora menyebutkan membutuhkan anggaran Rp5 miliar untuk membangun embung retensi di Kecamatan Cepu. Embung ini diharapkan dapat membantu mengatasi banjir yang kerap melanda wilayah tersebut.

Kecamatan Cepu merupakan daerah rawan banjir, dengan setidaknya tiga titik yang sering terendam air, salah satunya di Kelurahan Tambakromo.

Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) DPUPR Blora, Surat, menjelaskan bahwa kanal banjir Tambakromo sudah tidak maksimal dalam menampung air karena permukiman di kawasan tersebut sudah padat.

“Di sana itu sudah padat jadi sulit menampungnya. Padahal sudah ada embung besar,” ujarnya, Jumat (19/4/2024).

Sedangkan Embung Nglebok, menurut Surat, kurang efektif karena posisinya berada di tengah-tengah.

“Beda kalau di Embung Nglebok. Harusnya air ke hulu dulu lalu ke embung. Lalu dialirkan secara bertahap. Hasilnya seperti di Tuk Buntung. Sekarang sudah jarang banjir, hanya genangan saja,” terangnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, DPUPR Blora berencana membangun embung retensi di wilayah Tambakromo. Saat ini, mereka tengah melobi kelurahan tersebut untuk mengalihfungsikan tanah bengkok untuk embung retensi.

“Kami sudah coba komunikasi. Setidaknya butuh satu hektare agar bisa mendirikan embung retensi,” ujarnya.

Surat memperkirakan, untuk membangun embung retensi seluas satu hektare dibutuhkan anggaran sekitar Rp5 miliar. Dana tersebut rencananya akan diusulkan ke pemerintah provinsi.

“Kami perlu bantuan dari provinsi. Alhasil kami usulkan ke bankeu provinsi sebesar Rp5 miliar,” sambungnya.

Selain membangun embung retensi, DPUPR Blora juga menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kesadaran kebersihan Sungai. Sebab, salah satu faktor penyebab banjir adalah sampah yang menumpuk di aliran sungai.

“Saat kami lakukan mitigasi terlihat sampah-sampah menyumbat aliran sungai. Kami juga sudah pasang plang larangan dan menjelaskan denda atau aturannya agar masyarakat bisa paham. Soal lingkungan sudah semestinya tanggung jawab kita bersama,” tegasnya. (dj)