fbpx

CSR TAHUN 2021 MENCAPAI RP 41,6 MILIAR

Program Penyaluran Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) atau Corporate Social Responsibility (CSR) Tahun 2021 Kabupaten Blora mencapai angka Rp 41,6 Miliar. Hal itu diterangkan dalam Musrenbang Forum CSR, Rabu (23/3).
Ilustrasi.

Blora– Program Penyaluran Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) atau Corporate Social Responsibility (CSR) Tahun 2021 Kabupaten Blora mencapai angka Rp 41,6 Miliar. Hal itu diterangkan dalam Musrenbang Forum CSR, Rabu (23/3).

Sekretaris Daerah Kabupaten Blora, Komang Gede Irawadi menjelaskan, berdasarkan laporan yang masuk ke Sekertariat Bappeda Blora tahun 2021 kemarin, ada 14 perusahan yang melaporkan. Dan totalnya senilai Rp 41,6 Miliar.

“Data ini mulai terdata tahun 2021. Penyaluran rata-rata disalurkan secara mandiri. Untuk perusahaan lain kami masih menunggu laporannya,” jelasnya.

Dari 14 perusahaan, CSR terbesar berasal dari PT. Pertamina EP Cepu dengan nilai 37,7 Miliar. Disusul Bank Jateng Cabang Blora sebesar Rp 1,8 Miliar. Dan terendah dari PT. Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Blora-Kantor Cabang Kudus sebesar Rp 5 juta.

Besaran CSR tersebut akan dialokasikan untuk kegiatan bantuan sembako, sampah, kampung UMKM Blora, bina lingkungan, bantuan hewan ternak dan bantuan dana pengembangan masyarakat desa.

Sementara itu, Bupati Arief Rohman dalam sambutannya menyampaikan, jika selama ini penyaluran CSR masih dilaksanakan oleh masing-masing perusahaan, maka kedepannya diharapkan bisa lebih tertata. Indikatornya jelas dan sasarannya juga tepat.

“Bahkan terkadang sasarannya tumpang tindih dengan sasaran program pembangunan dari pemerintah,” terangnya saat membuka Musrenbang CSR di Pendopo Rumah Dinas.

Ia berharap, CSR nanti bisa disalurkan untuk sesarengan mbangun Blora. Seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan perempuan, bantuan disabilitas, rehab RTLH, pembinaan UMKM dan lain sebagainya.

“Jika semula forum CSR diketuai Sekda, maka nanti akan kita rubah. Ketuanya kita serahkan kepada forum perusahaan yang ada. Sedangkan unsur pemerintah daerah hanya sebagai penyaji data dan pencatat atau sekretariatnya. Dalam hal ini Bappeda,” tegasnya.

Menurut bupati, setiap perusahaan atau badan usaha memiliki tanggung jawab sosial untuk lingkungan sekitarnya. Sehingga hal ini bisa didata dan diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang ada. Agar program yang dilaksanakan perusahaan dalam rangka penyaluran CSR bisa mendukung upaya percepatan pembangunan atau pengentasan kemiskinan daerah. (sub)