fbpx

DANDIM BLORA: BELA NEGARA ADALAH KEWAJIBAN TIAP WARGA NEGARA!

  • Bagikan
Dandim 0721/Blora Letkol Inf Ali Mahmudi dalam apel Peringatan Hari Bela Negara ke- 71 tingkat Kabupaten Blora di lapangan Kridosono
Dandim 0721/Blora Letkol Inf Ali Mahmudi dalam apel Peringatan Hari Bela Negara ke- 71 tingkat Kabupaten Blora di lapangan Kridosono

Blora- Tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia, dewasa ini makin beragam dan makin berat. Tak lagi dihadapkan pada ancaman perang konvensional bersenjata, melainkan sebuah perang modern yang menyangkut seluruh aspek kehidupan masyarakat.

 

Dandim 0721/Blora Letkol Inf Ali Mahmudi dalam apel Peringatan Hari Bela Negara ke- 71 tingkat Kabupaten Blora di lapangan Kridosono
Dandim 0721/Blora Letkol Inf Ali Mahmudi dalam apel Peringatan Hari Bela Negara ke- 71 tingkat Kabupaten Blora di lapangan Kridosono

 

Hal ini disampaikan Dandim 0721/Blora, Letkol Inf Ali Mahmudi saat memimpin Apel Peringatan Hari Bela Negara ke- 71 di lapangan Kridosono Blora. Dalam amanatnya, Dandim menegaskan, bela negara merupakan kewajiban setiap warga negara, Senin (23/12).

“Bela negara harus dilaksanakan secara terus menerus kepada seluruh komponen masyarakat, dari beragam profesi tanpa memandang usia suku agama dan ras. Jadikan bidang profesi masing-masing sebagai ladang bela negara,” tegasnya.

Sebagai informasi, tanggal 19 Desember ditetapkan sebagai Hari Bela Negara berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 18 Desember 2006. Hari Bela Negara dilatarbelakangi oleh peristiwa pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada 19 Desember 1948.

Saat itu, Ibu Kota Republik Indonesia, Yogyakarta, jatuh ke tangan tentara Belanda. Tak hanya itu, Belanda juga berhasil menangkap para petinggi Republik seperti Soekarno dan Hatta, serta menyiarkan bahwa Republik Indonesia telah bubar.

Adanya kabar penangkapan tersebut segera direaksi oleh para pejuang-pejuang di wilayah Sumatera Barat. Menteri Kemakmuran Republik Indonesia saat itu, Mr Sjafrudin Prawiranegara bersama sejumlah tokoh mendeklarasikan PDRI yang berkedudukan di Bukittinggi.

Dengan demikian, PDRI berhasil membuktikan kepada dunia internasional bahwa RI masih berdaulat dan mampu menjalankan pemerintahan. Pemerintahan yang berlangsung singkat (Desember 1948-Juli 1949) ini merupakan mata rantai sejarah nasional, menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. (jyk)

  • Bagikan