DI BLORA ANGKA KEMATIAN IBU DAN ANAK KETIGA DI JATENG

Blora – Kasus kematian ibu dan anak menempatkan Blora di peringkat ketiga terbanyak se Jawa Tengah yaitu 7 orang, sejak Januari hingga akhir Maret tahun ini. Sedangkan, selama tahun 2016 kemarin ada 22 kasus di Blora dan menempati peringkat 8 terbanyak se Jawa Tengah.

Hal tersebut ditanggapi serius Sekretaris Komisi D DPRD Blora Santoso Budi Susetyo, bahwa angka kematian ibu dan anak pada tahun ini menjadi peringatan untuk Pemkab Blora.

 

IBU DAN ANAK

Blora di peringkat ketiga terbanyak se Jawa Tengah dalam, kasus kematian Ibu dan Anak. Ilustrasi : Bloranews

 

“Asusmsinya, kalau dalam setahun ada 22 kasus, jika dirata-rata dalam 12 bulan berarti ada 2 kasus. Sedangkan data akhir Maret 2017 ada 7 kasus dalam tiga bulan, ini cukup banyak. Sehingga ini sebagai warning bagi Pemkab, harus segera melakukan evaluasi terhadap stakeholder kesehatan,” terang anggota Fraksi PKS ini, Rabu (12/4/2017).

Pelayanan tenaga kesehatan desa yang tidak profesional dinilai ikut mempengaruhi tingginya angka kematian ibu dan anak di Blora. Salah satu kasus tragis terjadi di Plosorejo, Randublatung, tujuh kali melahirkan hanya dua kelahiran yang selamat.

“Beberapa kasus di lapangan, yang menjadi alasan warga adalah ketidakramahan petugas kesehatan dalam pelayanan, sehingga warga enggan untuk melaporkan dan melakukan pemerikasaan. Selain itu, kondisi geografis yang jauh dengan pusat kesehatan,” ungkap Anny Aisyah, Aktifis Lembaga Kajian Perempuan dan Anak (LKPA) ini.

Sementara itu, Pemkab Blora meminta stakeholder terkait bisa mengatasi hal ini.  Tak hanya pendataan ibu hamil dan menyusui saja, pelayanan persalinan ibu hamil juga ditingkatkan.

“Stakeholder kesehatan juga harus memberikan perhatian penuh kepada ibu hamil dan menyusui, agar kecukupan gizi serta kondisi tubuhnya tetap fit,” ujar Wakil Bupati Blora Arief Rohman, saat Rapat Koordinasi Kesehatan Daerah (Rakorkesda) tahun 2017 di Ruang Batavia Same Hotel Cepu kemarin, Selasa (11/4/2017).

Seperti program intip kehamilan, dimana Puskesmas, Posyandu, dan TP PKK di pedesaan, harus mempunyai data siapa saja warganya yang hamil, sehingga bisa dilakukan pendampingan agar kesehatan dan pemenuhan gizinya terjaga. “Ibunya sehat, saat melahirkan sehat, dan bayinya kuat,” imbuhnya.

Ia mengaku, untuk meningkatkan kualitas kesehatan di Kabupaten Blora perlu adanya perencanaan yang sistematis dan terpadu dari berbagai pihak. “Pada dasarnya kesehatan bukan hanya menjadi tanggungjawab Dinas Kesehatan saja, melainkan tanggung jawab kita semua,” tandasnya.

Reporter : Ngatono

Subscribe

Terima kasih telah membaca berita kami, Isi Kotak di Bawah untuk berlangganan newslatter kami.

No Responses

Comments are closed.