Semarang- Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo pertanyakan Kemenkes soal empat daerah di Jawa Tengah yang tidak mendapatkan jatah Vaksin Covid-19.
Menurut Ganjar, persoalan utamanya adalah adanya pengaturan yang terlalu detil dalam alokasi vaksin. Kemenkes sendiri telah membagi jatah vaksin tidak hanya untuk kabupaten kota tetapi juga berdasarkan kelompok. Seperti organisasi masyarakat, titipan dari anggota DPR dan lain-lainnya.
“Saya nggak ngerti nih, kepentingan pusat kayaknya terlalu jauhlah kalau membagi sampai tingkat detail itu. Ormas ini sekian, terus kemudian dari titipan DPR sekian, itu merepotkan kita di bawah. Karena yang di bawah ini akhirnya mereka ditarik, ‘ayo dong tempatku dulu ayo dong kelompokku dulu’, maka vaksinatornya repot,” ungkapnya, Senin (30/08).
Ganjar menambahkan, pengaturan mendetail oleh Kemenkes terhadap alokasi vaksin dapat dilakukan. Jika kelompok-kelompok yang mendapatkan alokasi vaksin itu bisa membawa vaksinatornya sendiri.
“Sebab kalau ujung-ujungnya nanti diberikan kepada kami, itu rasa-rasanya akan menjadi tarik ulur diantara kepentingan yang utama. Dimana kami harus menyelesaikan sesuai dengan target jumlah yang kita siapkan,” tambahnya.
Padahal di sisi lain antusiasme di daerah sangat tinggi. Terbukti ketika Bupati Banyumas, Sragen, Karanganyar, Brebes, dan Kota Tegal bergantian meminta tambahan stok vaksin.
“Jadi mereka itu semangatnya wah top betul, bisa ngebut, bisa menyampaikan dengan bagus kepada masyarakat sehingga masyarakat antusias. Tapi vaksinnya masih kurang,” pungkasnya.
Sebagai informasi, 4 daerah yang tidak mendapat alokasi vaksin untuk tahap pertama yakni Cilacap, Wonosobo, Kabupaten Magelang dan Kota Pekalongan. (Jyk)
