DIDUGA SELEWENGKAN KEUANGAN UNTUK BIAYA PENCALEGAN, SEJUMLAH KADES DIPOLISIKAN

  • Bagikan
Koordinator LSM Kopral, Yuli Abdul Hakim menunjukkan Surat Tanda Terima Laporan Pengaduan terkait dugaan penyelewengan keuangan pada 5 desa di Kecamatan Todanan

Blora- Sejumlah kades di Kecamatan Todanan Kabupaten Blora dilaporkan ke aparat penegak hukum lantaran diduga menyelewengkan keuangan desa untuk kepentingan kampanye salah satu caleg. Dugaan ini diperkuat dengan sejumlah fakta yang ada.

Koordinator LSM Kopral, Yuli Abdul Hakim menyampaikan laporan terkait penyelewengan tersebut ke Mapolres Blora hari ini, Selasa (18/06). Tak hanya itu, aktivis yang kerap disapa Iim Tabah ini juga memaparkan tidak sesuainya LPJ alokasi dana desa dengan kenyataan di lapangan.

 

Koordinator LSM Kopral, Yuli Abdul Hakim menunjukkan Surat Tanda Terima Laporan Pengaduan terkait dugaan penyelewengan keuangan pada 5 desa di Kecamatan Todanan

 

“Bahkan, anggaran dana desa termin pertama sebesar 20 persen dari alokasi dana desa di Desa Bedingin, Ledok, Gondoriyo, Dalangan dan Pelemsengir diduga kuat digunakan untuk kepentingan kampanye salah satu caleg (yang saat ini, red) jadi (terpilih),” kata Iim.

Lebih lanjut, Iim mengungkapkan argumentasinya terkait dugaan ini. Menurutnya, dana desa yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan, ternyata tidak ditemukan bentuk fisiknya. Hal ini menguatkan dugaan tersebut.

“Realitanya, hingga saat ini belum atau tidak ada bentuk fisik atau kegiatan di lapangan. Hal ini juga menjadi gunjingan masyarakat di desa-desa tersebut,” imbuhnya.

 

LSM Kopral: Penyelewengan sejak 2017

Tak hanya terjadi tahun ini, menurut Iim, penyelewengan keuangan di 5 desa tersebut terjadi sejak tahun 2017. Pihaknya mencontohkan adanya sejumlah proyek yang belum selesai dari tahun 2017 hingga saat ini.

“Masih terdapat proyek atau kegiatan yang belum selesai di tahun 2017 dan2018, atau proyek desa yang mangkrak. Alasannya, dananya telah habis digunakan, dan tidak ada pertanggungjawaban yang jelas,” ucap Iim.

Tak hanya itu, Iim menambahkan, banyak kegiatan dari anggaran tahun 2017 dan 2018 memiliki sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA). Namun, hal ini tidak dilaporkan dan diduga telah masuk ke kantong pribadi aparatur desa setempat.

“Banyak kegiatan anggaran  desa terdapat SILPA anggaran, namun tidak dilaporkan, berdasarkan informasi telah dibagi-bagi atau telah dijadikan keuntungan pribadi oleh aparatur pemerintah desa,” pungkasnya.

Pekerjaan yang dimaksudnya, antara lain Paket Pekerjaan Geronjong, Jalan Aspal, Plengsengan, dan Drainase. (top)

  • Bagikan