fbpx

DINDAGKOP PASTIKAN PUPUK SUBSIDI SESUAI HET

Kepala Dindagkop UKM Blora, Kiswoyo (batik oranye) belum lama ini saat di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Blora.
Kepala Dindagkop UKM Blora, Kiswoyo (batik oranye) belum lama ini saat di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Blora.

Blora, BLORANEWS – Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Dindagkop UKM) Kabupaten Blora memastikan, tidak ada pupuk bersubsidi yang dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Pupuk yang dijual di atas HET seolah menjadi persoalan musiman, tak kunjung tuntas. HET pupuk bersubsidi seharusnya Rp112.500 per karung, sialnya dijual lebih mahal. Ada yang Rp200 ribu, Rp250 ribu, Rp270 ribu bahkan ada yang menyentuh harga Rp300 ribu per karung.

Mendengar hal ini, Kepala Dindagkop UKM Kabupaten Blora, Kiswoyo memastikan bahwa pupuk bersubsidi dijual sesuai HET. Pihaknya mengaku akan lebih masif mendampingi kasus pertanian tersebut.

“Habis ini kita akan rapat internal, untuk menindaklanjuti. Karena ini adalah posisi kritis yang ditunggu-tunggu masyarakat,” ungkapnya usai audiensi Gabungan Kelompok Tani Hutan Blora (GKTHB), Selasa (8/11) di kantor DPRD Blora.

BACA JUGA :  MANTAN BUPATI BLORA DISEBUT TERIMA DANA HASIL PUNGLI PASAR CEPU

Kiswoyo berharap, masalah pertanian di tingkat distribusi maupun keberadaan pupuk dapat terselesaikan. Kios Pupuk Lengkap (KPL) akan diberikan peringatan jika terdapat temuan lapangan yang bermasalah.

“Tanggal 20 Oktober lalu kami sudah sampaikan kepada pihak KPL, distributor maupun yang lain, artinya kita sudah mengantisipasi jauh sebelumnya. Karena ini memasuki musim hujan, sawah sudah mulai digarap,” terangnya.

Ketua Komisi B (Bidang Perekonomian dan Keuangan) DPRD Kabupaten Blora, Yuyus Waluyo resah dengan persoalan yang terus berulang-ulang ini.

“(Blora) jangankan mengatasi pupuk, data RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) sejak 2009 saja belum terselesaikan,” ungkapnya.

BACA JUGA :  PENUH KRITIK, BERIKUT KOMENTAR WARGANET SOAL TURUNNYA MINAT BERTANI PENDUDUK BLORA

Ia menyampaikan beberapa kasus yang terjadi di Kabupaten Blora tentang pupuk bersubsidi yang dibawa oleh orang luar Blora. Menurutnya ini pelanggaran, tapi juga menguntungkan bagi petani.

“Ada fenomena menarik, labelnya pupuk bersubsidi tapi bukan keluar dari KPL, dibawa oleh orang luar Blora. Itu bisa dibilang pelanggaran, juga bisa dibilang menguntungkan bagi petani kita,” kata politisi Partai Nasdem ini.

DPRD Blora beberapa waktu silam melayangkan surat kepada Kementerian Pertanian, menginginkan supaya pupuk bersubsidi subsidi dihapuskan. Karena dirasa tumpang tindih.

“Tadi dinas (Dindagkop UKM, red) sudah memastikan bahwa ke depan tidak ada yang menjual pupuk di atas HET. Silahkan laporkan jika ada pengecer yang nakal,” terang Yuyus.

BACA JUGA :  MASYARAKAT ADUKAN KOPERASI ABAL-ABAL, DINDAGKOP UKM LAKUKAN KONSOLIDASI

Dia mengaku akan menggunakan kekuatan politiknya untuk berkoordinasi dengan Kementan, menambah realokasi pupuk nasional untuk di bawa ke Blora.

“Petani kita sebenarnya menerima kalau naik Rp5000 di atas HET per karung, pasti bisa menerima kalau masuk akal. Tapi yang terjadi adalah lebih dari 50 ribu per karung, bahkan lebih kan,” lanjutnya.

Mengenai harga pupuk bersubsidi di Kabupaten Blora yaitu HET Rp112.500 per karung, Kios Pupuk Lengkap (KPL) masih mengeluhkan biaya administrasi, dari harga tersebut hanya mendapat untung Rp2.500 per karung. (jam)