DINSOS P3A TAK AKAN TEMPEL ‘STIKER MISKIN’ UNTUK KPM

Blora- Akurasi data warga miskin di Blora masih perlu banyak perbaikan. Sejumlah perbedaan antara data yang ada di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) dengan realitas lapangan kerap kali menimbulkan polemik di akar rumput, Senin (30/03).

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Blora, Indah Purwaningsih

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Blora, Indah Purwaningsih

Kepala Dinsos P3A Blora, Indah Purwaningsih menegaskan, pihaknya tidak akan memberlakukan kebijakan penempelan stiker penanda ‘miskin’ di rumah-rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Salah satu sebabnya, adalah lantaran akurasi data tersebut.

Meski demikian, pihaknya tidak melarang jika inisiatif penempelan stiker penanda tersebut berasal dari pemerintah desa. Bahkan, dirinya mendukung kebijakan tersebut dengan catatan, langkah ini dilakukan sesuai ketentuan yang ada.

”Seharusnya adalah desa. Yang tahu masyarakat kaya dan miskin itu desa. Saya gembori (teriaki) seperti apa, tetap terserah desa,” ucap Indah.

Lebih lanjut, Indah menambahkan, pemerintah desa juga memiliki kewenangan untuk mengevaluasi data kemiskinan yang ada. Evaluasi tersebut dengan cara mencoret KPM-KPM yang tidak layak karena dinilai perekonomiannya telah membaik atau tak lagi miskin.

”Kalau musdes (musyawarah desa) kan bisa langsung dicoret. Karena desa kan tahu warganya masih miskin atau sudah kaya,” imbuhnya.

Sebagai informasi, per bulan lalu, jumlah penerima program keluarga harapan (PKH) di Blora ada sekitar 35 ribu keluarga. Data tersebut terus diperbarui karena ada keluarga yang menyatakan graduasi alias tidak lagi menerima bantuan.

Menurut Indah, hingga saat ini ada sejumlah desa di Kabupaten Blora yang menerapkan penempelan stiker penanda di rumah-rumah KPM. Pihaknya terus mendorong agar langkah ini dapat memotivasi para KPM agar beranjak keluar dari garis kemiskinan.

”Japah itu sudah ada desa yang menerapkan. Kami hanya bisa mendorong untuk begitu,” pungkasnya. (arf)

Subscribe

Terima kasih telah membaca berita kami, Isi Kotak di Bawah untuk berlangganan newslatter kami.

No Responses

Tinggalkan Balasan