DKK BLORA HENTIKAN SEMUA PEREKRUTAN TENAGA KONTRAK

Blora- Setelah mendapatkan teguran dari Sekretaris Daerah (Sekda) Blora, Komang Gede Irawadi terkait carut marut dan tidak transparansinya perekrutan tenaga kontrak medis dan non medis di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Blora dan UPTD Puskesmas se Kabupaten Blora.

 

BUNTUT TIDAK TRANSPARANSI REKRUTMEN TENAGA KONTRAK, KOMANG : SAYA MINTA DITUNDA SEMUANYA.

Plt Sekdin DKK Blora, Lucius Kristiawan,

 

Akhirnya DKK Blora menghentikan semua perekrutan, mulai dari yang dibiayai APBD, BLUD, dan BOK. Sebelumnya dinas kesehatan tersebut menghentikan perekrutan tenaga kontrak yang dibiayai oleh APBD, namun untuk yang di 14 puskesmas tetap berjalan dengan alasan dibiayai BLUD dan BOK.

Plt Sekdin DKK Blora, Lucius Kristiawan, saat dikonfirmasi terkait kelanjutan perekrutan tenaga kontrak tesebut mengungkapkan jika sudah dihentikan semua.

“Njih (Sudah dihentikan semua),” ucapnya singkat. Selasa (19/01).

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Blora, Komang Gede Irawadi menyayangkan apa yang telah terjadi di Dinas Kesehatan Blora tersebut. Menurut Komang kalaupun ada perekrutan jangan sampai seperti ini. Diumumkan namun sudah terisi.

“Kalau memang dibutuhkan dan bisa dibiayai dari BLUD gak masalah, tapi kan teknisnya jangan seperti itu, diumumkan tapi sudah terisi. Makanya saya minta ditunda semuanya. Saya minta Bu Henny, sebagai kepala dinas (DKK red), dikoordinasikan lagi dengan puskesmas,” keluh Komang. Senin (18/01). 

Sebagai informasi, DKK Blora membuka rekrutmen tenaga kontrak medis dan non medis di Lingkungan DKK Blora dan UPTD Puskesmas se Kabupaten Blora. Hal tersebut sesuai dengan disposisi Bupati Blora, Djoko Nugroho atas ijin perekrutan.

Total ada 45 Formasi yang dibuka. Sayangnya, langkah yang diambil Plt Dinas Kesehatan Kabupaten Blora tersebut, diduga melanggar PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja. Selain itu, melanggar Surat Edaran (SE) Bupati Blora nomor 800/873/2019 tentang larangan pengangkatan pegawai non PNS dan non pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) (jyk)

Subscribe

Terima kasih telah membaca berita kami, Isi Kotak di Bawah untuk berlangganan newslatter kami.

No Responses

Tinggalkan Balasan