Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

DUA KUBU SALING TUDING, PEMBAHASAN AKD ‘JALAN DI TEMPAT’

Blora- Pembentukan alat kelengkapan DPRD (AKD) Blora mengalami stagnan lantaran tidak adanya keputusan dalam rapat paripurna kemarin, Jumat (10/10). Sedianya, rapat tersebut akan memutuskan komposisi komisi dan alat kelengkapan lainnya.

 

Pimpinan DPRD Blora, dalam konferensi pers di Gedung DPRD Blora

Pimpinan DPRD Blora, dalam konferensi pers di Gedung DPRD Blora

 

Pasca paripurna tanpa keputusan, 3 fraksi yakni Demokrat-Hanura, PPP, dan PKS-Gerindra mengusulkan seluruh anggotanya mengisi pos komisi C (Bidang Pembangunan) dan komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat). Alasannya, dua komisi ini membutuhkan pengawasan yang lebih intensif.

Merespon hal ini, pimpinan DPRD Blora menggelar konferensi pers, Jumat (11/10). Ketua DPRD Blora, Dasum didampingi Wakil Ketua Siswanto, Sakijan, dan Mustopa berusaha ‘meluruskan’ pernyataan 3 fraksi di atas.

“Usulan 3 fraksi tersebut tidak sesuai dengan pasal 47 ayat 3 PP nomor 12 tahun 2018, yakni jumlah keanggotaan komisi menurut perimbangan dan pemerataan masing-masing fraksi,” ucap Dasum.

Menurut Dasum, kebijakan 3 fraksi di atas dengan menempatkan anggotanya di dua komisi, yakni C dan D tidak tepat. Dirinya menegaskan, 4 komisi yang ada di DPRD Blora masing-masing memiliki tugas yang tak kalah penting.

“Tidak ada komisi basah atau komisi kering. Komisi A bidang Pemerintahan dan komisi B bidang Perekonomian juga butuh pengawasan,” imbuhnya.

Tak pelak, ketegangan dua kubu di DPRD Blora ini membuat pembahasan AKD stagnan. Paripurna lanjutan untuk agenda ini pun belum dijadwalkan. Ironisnya, Dasum menilai hal ini hanyalah karena perbedaan penafsiran terkait aturan pembentukan komisi.

“Hanya beda pandangan. Bukan perpecahan. Untuk rapat paripurna belum kita jadwalkan. Sebagai ‘orang tua’ (pimpinan, red), kita kedepankan musyawarah mufakat,” pungkasnya.

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Blora, Komang Gede Irawadi berharap AKD dapat terbentuk maksimal minggu terakhir bulan Oktober. Sehingga, sebelum akhir November nanti, Bupati dan pimpinan DPRD Blora dapat mengesahkan APBD 2020.

“Kami menyerahkan mekanisme itu di DPRD, semakin cepat diputuskan semakin baik. Mudah-mudahan minggu terakhir ini sudah terbentuk dan bisa membahas APBD 2020 dan sebelum akhir November persetujuan bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD bisa ditandatangani,” harapnya. (jyk)

Subscribe

Terima kasih telah membaca berita kami, Isi Kotak di Bawah untuk berlangganan newslatter kami.

No Responses

Tinggalkan Balasan