Blora – Fraksi Demokrat-Hanura Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora mengusulkan kepada pemerintah untuk mengajukan Pinjaman Rp 1,5 Triliyun sebagai langkah solusi perbaikan kerusakan jalan Kabupaten di Blora sekitar 340 KM lebih.
Juru Bicara Fraksi Demokrat Hanura Iwan Kristoyanto dalam Rapat Paripurna DPRD Blora tentang pandangan umum Fraksi-Fraksi dilanjutkan jawaban Bupati Blora dan persetujuan Bersama terhadap Rancnangan Perda Tentang Perubahan APBD Kabupaten Blora 2020. (03/09)
Pinjaman tersebut bisa diselesaikan dengan Tenor lima tahun ke Bank BPD Jawa Tengah atau perbankan HIMBARA. Dengan asumsi pembangunan jalan dengan konstruksi rigit pavement dengan biaya 4 Miliar per 1 KM maka akan membutuhkan sekitar 1,36 triliyun.
“Maka membutuhkan dana Rp 1,36 triliyun. Sisanya bisa digunakan untuk perbaikan jembatan,” usulnya.
Menurutnya, kerusakan jalan kabupaten, sesuai pernyataan Kepala Dinas PUPR Samgautama Karnajaya, di Kabupaten Blora kurang lebih 340 KM jalan dalam kondisi rusak. Dengan APBD Blora yang cuma segitu, maka sangat tidak mungkin Kerusakan jalan tersebut diperbaiki dengan cepat.
“Pembayaran pinjaman dilakukan dengan cara mengangsur selama 5 tahun dengan Pendapatan Asli Daerah(PAD) Kabupaten Blora. Menurut catatan dari KUPA tahun Anggaran 2020, PAD Blora menyentuh angka hampir Rp 267 Milyar per Juni 2020. Maka sangat mungkin PAD Blora akhir tahun 2020 menyentuh Rp 300 Milyar lebih. Sehingga bisa di pergunakan untuk mengansur pinjaman tersebut,” ucapnya.
Sementara itu, Bupati Blora Djoko Nugroho mengaku, ada dua hal yang sangat berpengaruh pada mandeknya, seolah-olah mandeknya pembangunan jalan di Blora. Pertama luasan wilayah. Luasan panjang jalan. Yang tadinya wilayah hutan kita bangun. Kedua berubahkan strategi dari hotmik ke cor beton.
“Memang kekuatan dan manfaatnya jauh lebih lama,” ucapnya.
Bupati menegaskan, kalau Rp 1,5 Triliyun Blora tidak kuat.
“Kaboten bayar. Tapi ini usul bagus. Untuk mempercepat pembangunan,” ucapnya. (jyk)
