fbpx

GERAKAN BELI PARSEL LEBARAN DARI UMKM TEMBUS RP. 560 JUTA

  • Bagikan
GERAKAN BELI PARSEL LEBARAN DARI UMKM TEMBUS RP 560 JUTA
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo saat mengunjungi lokasi pengemasan parsel lebaran.

Semarang- Hingga saat ini penjualan parsel produk UMKM yang digalakkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menembus angka RP 560 juta.

Angka tersebut didapat dari hasil pembelian dari Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah beserta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jawa Tengah.

“Ini gerakan yang kita bikin agar para pelaku UMKM kita betul-betul laku. Ini ada momentum lebaran maka dari Dinas Koperasi dan UMKM berinisiatif membuat parsel. Parselnya sudah disiapkan, packaging-nya ada di sini. Dari provinsi saja Rp560 juta lakunya,” ungkap Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo saat mengunjungi lokasi pengemasan parsel lebaran berisi produk UMKM di Jalan Urip Sumoharjo nomor 41, Ungaran, Kabupaten Semarang, Selasa (27/04).

Dalam kesempatan tersebut Gankar kembali mengajak kepada para ASN dan masyarakat yang masih menerima gaji untuk memberikan sedikit rizkinya untuk orang lain. Bisa disalurkan melalui zakat, infaq, dan sodaqoh atau dibelikan produk UMKM untuk kemudian diberikan kepada yang membutuhkan.

“Ini kekuatan gotong royong kita. Saya garis bawahi, belikan produk UMKM dan bagikan kepada yang membutuhkan, parsel tidak boleh dibagikan kepada pejabat agar tidak menjadi gratifikasi tetapi ekonomi tetap berjalan,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Ema Rachmawati mengatakan ada tiga produk parsel yang ditawarkan yakni, paket Sukkari senilai Rp 300.000, paket Medjool senilai Rp 400.000 dan paket Ajwa senilai Rp 500.000. Di dalam paket parsel tersebut terdapat 10 hingga 14 produk, seperti abon, rengginang, emping, sirup jahe, kopi, stik sayur, serundeng, keripik talas, hingga bandeng kaleng. 

“Itu untuk pembelian oleh Gubernur, Wakil Gubernur, dan ASN Provinsi mencapai nilai segitu. Belum termasuk yang pembelian melaluk asosiasi UKM di masing-masing kabupaten/kota. Begitu juga pembelian dari BUMN yang belum masuk semua,” pungkasnya. (Jyk)

  • Bagikan