SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota diminta tidak menaikkan tunjangan pimpinan maupun anggota DPRD.
Hal itu disampaikan seusai rapat koordinasi bersama bupati, wali kota, dan pimpinan DPRD se-Jawa Tengah di Kantor Gubernur, Kamis (11/9/2025).
“Kami imbau supaya tidak ada kenaikan tunjangan. Itu sudah kami pastikan,” ujar Luthfi.
Selain itu, setiap kepala daerah diberi waktu sepekan untuk membahas bersama DPRD masing-masing terkait evaluasi tunjangan, dengan menyesuaikan kondisi keuangan daerah.
“Kami beri waktu satu minggu bagi bupati dan wali kota untuk rapat dengan DPRD-nya. Intinya menyesuaikan kemampuan wilayah masing-masing,” tambahnya.
Luthfi juga menegaskan, fasilitas perjalanan luar negeri untuk DPRD sudah ditiadakan.
“Tidak ada lagi, perjalanan luar negeri dihapus,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, menjelaskan bahwa setiap daerah akan menggunakan metode appraisal (penaksiran nilai) dalam menentukan besaran tunjangan, termasuk tunjangan perumahan.
Hasil appraisal tersebut akan dievaluasi dalam waktu sepekan sebelum kembali dibicarakan dengan Gubernur.
“Nanti setelah appraisal keluar, baru akan kita bahas bersama. Prinsipnya bisa saja ada pengurangan,” tutup Sumanto. (Jyk)
