fbpx

INI TUNTUTAN DEMO BURUH DI BLORA

  • Bagikan
INI TUNTUTAN DEMO BURUH DI BLORA
Demo buruh di Blora

Blora– Tidak ingin di PHP untuk yang kedua kalinya oleh Pemerintah Kabupaten Blora. Sejumlah buruh kerja Blora yang tergabung dalam Serikat Pekerja Kontrak Pertamina (SPKP) gelar aksi demo di depan Kantor Bupati dan DPRD Blora. Sabtu (01/05).

Ketua SPKP Blora, Agung Pujo Susilo dalam aksinya mengungkapkan, aksi tersebut dilakukan karena tidak adanya keseriusan oleh Pemerintah Kabupaten Blora dalam menyelesaikan persoalan yang sudah terjadi sejak Agustus 2017.

“Selama nanti pemerintah ada upaya yang benar-benar, ini pasti selesai. Audiensi pertama kemarin sudah digelar tidak ada hasilnya sampai sekarang, sehingga kita menekankan hari ini. Misalkan kita didudukkan bersama lagi adalah menjadi mediasi yang final yang bisa dipertanggungjawabkan tanpa ada janji lagi,” ungkapnya.

 

INI TUNTUTAN DEMO BURUH DI BLORA
Demo buruh di depan kantor Bupati Blora

 

Dikatakan Agung, tuntutan buruh dalam aksi tersebut diantaranya adalah penyelesaian upah Agustus 2017, tabungan dan Jaminan Hari Tua (JHT).

“Jadi upah Agustus harus selesai, komponennya adalah gaji, tabungan dan Jaminan Hari Tua (JHT). Kenapa JHT kita tekan, karena mereka jika masuk pensiun dengan akibat yang belum terbayar tadi, tunggakan tujuh bulan tadi mereka tidak bisa masuk dalam kepesertaan mandiri dengan alasan harus diselesaikan tujuh bulan tadi,” kata Agung.

Selain itu, SPKP juga menuntut segera di tetapkannya Upah Minimum Sektoral Kabupaten/ Kota (UMSK) di Kabupaten Blora sehingga dapat menjadi acuan dalam pemberian upah kerja buruh.

“UMSK di Kabupaten Blora harus segera ditetapkan, karena kita kerja ada di sektor-sektor perusahaan unggulan seperti ada Pertamina, Migas, Perhutani, dan PLN. Ini perusahaan-perusahaan unggulan yang seharusnya di Blora sudah dimunculkan upah minimum kabupaten, sehingga acuan kerja mereka pakai UMSK untuk sektor-sektor seperti pertamina dan sebagainya karena dibawah BUMN. Sampai saat ini belum ada kita mendorong UMSK di Kab Blora unyuk segera ditetapkan,” tandasnya. (Jyk)

  • Bagikan