fbpx

IPG BLORA RENDAH, PEGIAT KESETARAAN GENDER: PEREMPUAN HARUS DIANGGAP PENTING

Dari total 45 anggota legislatif di Kabupaten Blora 2019-2024, 90% adalah kaum laki-laki. Tercatat hanya 5 anggota legislatif yang berjenis kelamin perempuan, selebihnya adalah laki-laki.
founder Perempuan Mengaji, Muhim Nailul Ulya.

Blora- Blora merupakan kabupaten dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) terendah di Jawa Tengah selama empat tahun beruntun. Hal itu tercatat dalam dokumen Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2022. Dimana sejak 2017 hingga 2020, Blora selalu menempati posisi terbawah kabupaten dengan IPG terendah di Jateng.

Menanggapi persoalan tersebut, Pegiat Kesetaraan Gender, Muhim Nailul Ulya berkomentar bahwa pembangunan responsif gender hanya akan tercapai ketika perempuan dianggap penting.

BACA JUGA :  MIRIS! INDEKS PEMBANGUNAN GENDER KABUPATEN BLORA TERENDAH SE-JATENG EMPAT TAHUN BERUNTUN

“Persoalan perempuan merupakan persoalan yang kompleks. Tidak hanya soal pelecehan dan deskriminasi, namun mencakup banyak aspek yang tanpa disadari menjadi penyebab kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Dan dalam hal ini, masalah hanya akan teratasi jika perempuan dianggap penting,” terangnya ditemui wartawan Bloranews, Kamis (17/3).

Founder Perempuan Mengaji itu juga menerangkan, untuk membangun daerah responsif gender, metode pendekatan antara perempuan dan laki-laki harus dibedakan. Tidak bisa di samaratakan begitu saja.

BACA JUGA :  INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG) KABUPATEN BLORA TERENDAH SE-PROVINSI JATENG

“Tidak bisa di genarilisir. Keduanya memiliki psikologi yang berbeda, jadi metode pendekatannya pun harus dibedakan. Jika pendekatan terhadap laki-laki cenderung instruktif, maka perempuan cenderung afirmatif. Pemetaan seperti ini akan mempermudah pembangunan gender di suatu daerah,” jelasnya.

Selain itu, ia berharap adanya kerja kolektif di jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora untuk mengatasi rendahnya Indeks Pembangunan Gender. Menurutnya, permasalahan ini muncul akibat dari kolektivitas kerja yang kurang.

BACA JUGA :  MENYIKAPI GERAKAN KESETARAAN GENDER DALAM PERSPEKTIF ISLAM

“Dalam hal ini, pemerintah perlu kerja kolektif kolegial untuk mewujudkan tujuan tersebut. Kesepahaman dan tindakan konkret menjadi faktor utama untuk meraihnya,” tegasnya. (Kin).