ISU STRATEGIS ARTYS, DARI INFRASTRUKTUR, LOWONGAN PEKERJAAN HINGGA STUNTING

Blora – Dalam perbaikan berkas pendaftaran Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Arief Rohman-Tri Yuli Setyowati (ARTYS) melakukan perbaikan beberapa dokumen. Salah satu dokumen yang dilengkapi adalah dokumen Visi, Misi dan Program kerja.

Dalam dokumen tersebut, Bloranews mencoba membedah Isu Strategis yang menjadi dasar pemikiran bakal pasangan calon Arief Rohman-Tri Yuli Setyowati (ARTYS).

 

PILKADA 2020, ARTYS DENGAN DUKUNGAN JUMLAH KURSI DPRD TERBANYAK

Pasangan Arief rohman-Tri yulo setyowati saat melakukan pendaftaran di KPU Blora (04/09)

 

Isu strategis merupakan bagian penting dalam menentukan proses penyusunan rencana pembangunan daerah, Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah. Karakteristik isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat mendasar, berjangka panjang, mendesak untuk menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Untuk merumuskan isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih. Karena Isu strategis merupakan faktor penting dalam merumuskan Visi, Misi dan Program kerja, agar rumusan yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat sesuai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora.

Adapun Isu yang di usung bakal pasang calon Arief Rohman-Tri Yuli Setyowati (ARTYS) sebagai berikut.

1. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur untuk menopang pertumbuhan ekonomi,

peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, pertanian dan lingkungan hidup.

Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora dalam buku Blora dalam angka 2020 merilis di tahun 2019 Jumlah jalan dalam kewenangan kabupaten sejumlah 1210,84 km.

Masing-masing 582,68 km dalam kondisi baik, dalam kondisi sedang 147,09 km, dalam kondisi rusak 285,56 dan dalam kondisi rusak berat 195,51 km. Artinya hanya 48,12 persen jalan di kabupaten Blora yang dalam kondisi baik, selebihnya dalam kondisi buruk. Parahnya 237,71 km  masih berupa kerikil /Gravel,

2. Peningkatan kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan daya saing SDM.

Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Blora pada tahun 2019 adalah 68,65 % masih dibawah IPM Provinsi Jawa tengah 71,73. 

Indek Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR) IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu Umur Panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak.

3. Tata kelola pemerintahan dan Reformasi Birokrasi (Penggunaan APBD, Sinergitas,

Regulasi).

Menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Makna Reformasi Birokrasi adalah Perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia, Pertaruhan besar bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan abad ke-21. Berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih antar fungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa. Merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktik manajemen pemerintah pusat dan daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru.

Sedangkan Reformasi Birokrasi bertujuan untuk Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

4. Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Usaha berbasis potensi lokal (Sumber Daya

Alam, pariwisata, seni dan budaya)

Menurut catatan BPS Blora laju pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten) pada 2019 hanya 4,05%. Sedang besarnya angka kemiskinan di Kabupaten Blora  yang mencapai 11,32 % pada tahun 2019 (Sebelum pandemi)

5. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting.

Dalam laporan World Bank Investing in Early Years Brief tahun 2016, disebutkan bahwa stunting dapat menurunkan 11 % dari Produk Nasional Bruto (PNB) dan mengurangi pendapatan pekerja dewasa hingga 20%.

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada tahun 2018 menunjukkan hampir sepertiga balita di Kabupaten Blora mengalami stunting. Lebih tepatnya 32,9 % balita di Kabupaten Blora mengalami stunting.

Angka ini masih lebih tinggi dibandingkan prevalensi balita stunting di Jawa Tengah dan nasional yaitu 31,2 % dan 30,8 %. Terlebih lagi, angka ini masih jauh dari batas prevalensi stunting dari WHO yaitu sebesar 20 %.

Jika proyeksi penduduk 2018 oleh BPS menunjukkan jumlah anak usia balita di Kabupaten Blora adalah 60.275, maka diperkirakan 19.830 balita mengalami stunting. Angka ini tentunya masih cukup tinggi dan perlu perhatian dari pemerintah Kabupaten Blora.

Isu strategis tersebut diturunkan menjadi VISI Sesarengan Mbangun Blora : Unggul dan Berdaya Saing,  dan  MISI (1). Membangun sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter melalui penghayatan keagamaan, pembudayaan nilai-nilai toleransi dan gotong royong dalam memperkokoh NKRI. (2). Mewujudkan infrastruktur yang baik dan tata lingkungan yang berkelanjutan. (3). Mewujudkan reformasi birokrasi yang profesional dan progresif serta kondisi wilayah yang kondusif. (4). Memperkuat ekonomi kerakyatan dan membuka peluang investasi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan. (5). Mengembangkan potensi daerah, Sumber Daya Alam dan pemberdayaan masyarakat. (dj)

Subscribe

Terima kasih telah membaca berita kami, Isi Kotak di Bawah untuk berlangganan newslatter kami.

No Responses

Tinggalkan Balasan