fbpx

KAMPANYEKAN CALEG, PERADES DI KUNDURAN KENA SANKSI

Ketua KPU Blora Widi Nurintan Ary Kurnianto

Kunduran, BLORANEWS – Salah seorang Perangkat Desa (Perades) asal Kunduran Blora mendapatkan sanksi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blora. Perangkat Desa tersebut bernama Teguh Mukidin. Dirinya dikenai sanksi lantaran ikut mengkampanyekan salah seoarang caleg melalui status WhatsApp (WA).

Berdasarkan pernyataan Ketua KPU Blora Widi Nurintan Ary Kurnianto, sekretaris desa yang sekaligus PPS Desa Balong itu telah melanggar kode etik lantaran ikut mengkampanyekan caleg dengan mengunggah foto disertai arahan memilih lewat status WA.

“Dari status itu kemudian dihapus. Namun sudah beredar dan menjadi polemik di masyarakat,” ujarnya.

Sehingga, lanjutnya, pihak Bawaslu Blora merekomendasikan kasus itu kepada kami (KPU Blora, red) untuk kemudian bisa ditindaklanjuti.

“Sudah kami beri sanksi berupa surat peringatan tertulis. Sebetulnya sudah dihapus dan terlapor juga sudah mengakui,” tambah Widi.

Menurut Widi, Teguh sebenarnya tidak sadar akan perbuatannya itu. Dirinya secara alamiah mengunggah foto caleg tersebut dengan alasan persahabatan.

“Jadi dia itu spontan. Nah nggak lama dihapus. Tapi perbuatannya memang sudah masuk kategori melanggar kode etik penyelenggara pemilu dan sebagai perangkat desa,” jelasnya.

Terpisah, Ketua Bawaslu Kabupaten Blora Andyka Fuad Ibrahim mengatakan bahwa tindakan tersebut melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Selain itu, juga melanggar hukum lainnya berupa netralitas perangkat desa.

“Pelanggaran kode etik itu sudah diatur dalam peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu, sementara netralitas dalam pasal 51 huruf (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,” tambahnya.

Dirinya menegaskan jika fakta hukumnya sudah jelas dan terbukti benar. Bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran dengan bukti berupa tangkapan layar.

“Kami juga telah memanggil yang bersangkutan dan juga Kades setempat untuk klarifikasi. Sebelumnya juga sudah diperingatkan PPK dan Kades yang merupakan atasannya di Desa,’’ pungkasnya. (Dj)