Sragen, BLORANEWS.COM – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, resmi meluncurkan Program Kecamatan Berdaya di Desa Sidodadi, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Rabu (30/10/2025).
Program ini menjadi langkah strategis Pemprov Jateng dalam memperkuat peran kecamatan sebagai simpul utama pemberdayaan masyarakat.
Menurut Luthfi, program tersebut tidak boleh berhenti pada seremoni semata, tetapi harus benar-benar menyentuh kebutuhan warga.
“Program Kecamatan Berdaya ini bukan cuma dicanangkan, tapi harus operasional dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat,” tegasnya di hadapan para bupati dan wali kota se-Jawa Tengah.
Ia memaparkan, Jawa Tengah memiliki 8.573 desa yang tersebar di 537 kecamatan dan 35 kabupaten/kota, dengan jumlah penduduk mendekati 38 juta jiwa.
Rentang kendali antara pemerintah provinsi hingga desa, kata dia, perlu dijembatani dengan memperkuat peran kecamatan.
“Kecamatan harus jadi kepanjangan tangan Pemda dan Pemprov, supaya semua warga bisa merasakan pelayanan yang sama,” ujarnya.
Melalui Kecamatan Berdaya, pemerintah ingin memastikan program pemberdayaan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pemuda, petani, perempuan, penyandang disabilitas, hingga kelompok rentan.
“Para bupati dan wali kota, arahkan camat agar jadi motor penggerak anak muda. Petani milenial harus kita siapkan supaya Jawa Tengah tetap jadi lumbung pangan nasional,” tutur Luthfi.
Selain mendorong sektor pertanian, Luthfi juga menekankan pentingnya peningkatan peran perempuan dan penyandang disabilitas.
Ia meminta agar Disnaker dan BUMD membuka ruang kerja minimal 1–2 persen bagi penyandang disabilitas, serta memberikan pelatihan dan pendampingan hukum bagi perempuan agar lebih mandiri secara sosial dan ekonomi.
Tujuan akhir dari program ini, lanjutnya, adalah menurunkan angka kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Kalau ini dijalankan, output-nya jelas, kemiskinan berkurang, SDM makin baik, dan masyarakat makin mandiri,” katanya.
Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan, Luthfi juga meminta agar hasil program dievaluasi secara rutin.
“Saya minta dibuatkan dasbor di ruangan kerja saya untuk memantau dan evaluasi program yang turun ke kecamatan. Provinsi hanya pembina teknis, pelaksana ada di bupati dan wali kota,” jelasnya.
Ia menutup dengan pesan agar semangat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat terus terjaga.
“Tidak boleh ada perempuan tanpa perlindungan, disabilitas tanpa pegangan, atau pemuda yang hanya mengandalkan warisan orang tua. Dengan Kecamatan Berdaya, kita wujudkan Jawa Tengah yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekda Provinsi Jawa Tengah Sumarno menyampaikan bahwa sebagian besar kabupaten/kota telah menetapkan lokasi pilot project Kecamatan Berdaya. Hingga kini, sebanyak 30 kabupaten/kota telah menerbitkan SK untuk 123 kecamatan, dan sebagian lainnya masih dalam proses penetapan.
Sebagai bentuk dukungan, Pemprov Jateng mengalokasikan anggaran Rp1,4 miliar melalui Dispermadesdukcapil pada Perubahan APBD Tahun 2025 untuk mempercepat pelaksanaannya. (Jyk)
