KELANGKAAN PUPUK BERSUBSIDI, PEMKAB BLORA DIMINTA AMBIL LANGKAH KONKRET

Blora- Menjelang musim tanam, para petani di Blora mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi. Menghadapi situasi ini, mereka mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat segera mengambil langkah konkret.

 

Audiensi kelangkaan pupuk bersubsidi di kantor DPRD Blora

Audiensi kelangkaan pupuk bersubsidi di kantor DPRD Blora

 

Koordinator LSM Ampera, Singgih Hartono mengaku, pihaknya banyak menerima laporan dari petani terkait kelangkaan pupuk bersubdisi, yakni jenis Phonska dan SP-36. Kondisi ini membuat para petani makin menderita, Selasa (10/12).

Dalam audiensi tersebut, para petani bertemu muka dengan Ketua Komisi B DPRD Blora Yuyus Waluyo, Asisten 2 Setda Blora Purwadi Setiono, dan Kabid Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Lilik Setiawan.

“Padahal, kedua pupuk tersebut sangat dibutuhkan para petani di masa tanam. Tahun 2019 adalah klimaks penderitaan petani kita, harga panen padi jeblok harga panen jagung juga rendah,” ucapnya dalam audiensi di Kantor DPRD Blora siang tadi.

 

DPRD Sarankan Dinas Terkait Ajukan Kuota Tambahan

Pernyataan Singgih tersebut diamini oleh para petani yang juga hadir dalam audiensi tersebut. Meski gejolak kelangkaan pupuk belum membesar, namun para petani telah mulai gusar dengan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi.

 

Audiensi kelangkaan pupuk bersubsidi di kantor DPRD Blora

Audiensi kelangkaan pupuk bersubsidi di kantor DPRD Blora

 

“Pupuk organik yang tidak begitu berfungsi, stoknya banyak sekali. Sedangkan pupuk yang sangat penting seperti Phonska, malah tidak ada. Petani butuh Phonska dan Urea,” kata Jasman, petani asal Desa Plumbon Kecamatan Ngawen.

Menanggapi keluhan petani tersebut, Ketua Komisi B DPRD Blora, Yuyus Waluyo mengatakan, pihaknya menyarankan agar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mengajukan kuota tambahan pupuk bersubsidi ke Pemprov jateng.

Sementara, Kabid Tanaman Pangan DPKP Blora, Lilik Setyawan memastikan pihaknya akan menindaklanjuti saran DPRD tersebut. Meski sebelumnya, DPKP juga telah mengajukan usulan penambahan kuota, namun alokasi yang diberikan jauh dari yang diusulkan.

“Kita sudah mengajukan Phonska 78 ribu ton, tapi dari pusat hanya mengalokasikan 31 ribu ton. Jadi, tidak ada 40 persennya. Kalau tidak ada 40 persen, dijentreng (dibagikan, red) seperti apa ya memang susah. Tapi DPRD mengatakan masih ada peluang di pusat, akan kita tindaklanjuti,” ucapnya. (jyk)

Subscribe

Terima kasih telah membaca berita kami, Isi Kotak di Bawah untuk berlangganan newslatter kami.

No Responses

Comments are closed.