fbpx

KEPENGURUSAN BERMASALAH, PEMERINTAH SEBAIKNYA TUNDA BANTUAN UNTUK KTH MBAH SARIMAN JAYA

  • Bagikan
Oleh: Suprapto
Oleh: Suprapto

Pergantian kepengurusan di Kelompok Tani Hutan (KTH) Mbah Sariman Jaya menyisakan berbagai persoalan. Pasalnya, pemerintah yang tidak mengetahui kondisi internal di dalam kepengurusan, terus menerus menggelontorkan bantuan untuk KTH yang beranggota lebih dari 800 orang tersebut.

 

Oleh: Suprapto
Oleh: Suprapto

 

KTH Mbah Sariman Jaya disahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) pada 3 Agustus 2018  dan memiliki anggota sebanyak 872 petani hutan. KTH Mbah Sariman Jaya diberi izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) seluas kurang lebih 628 hektar pada kawasan hutan produksi di wilayah kerja Perum Perhutani di BKPH Banyu Urip, BKPH Temu Ireng, KPH Randublatung yang terletak di Desa Pelem, Jegong, Gabusan, Kepoh Kecamatan Jati Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

Struktur organisasi KTH Mbah Sariman Jaya awalnya terdiri atas Ketua Suprapto, Sekretaris Agus Muhari, dan Bendahara Paryono pada 2017-2018. Setahun kemudian, terjadi dinamika kepengurusan sehingga secara faktual strukturnya pun berubah.

Dalam situasi itu, Paryono kemudian menjabat sebagai Ketua KTH Mbah Sariman Jaya tanpa melalui proses musyawarah, bahkan tidak diketahui sebagian besar anggota. Meski demikian, bantuan pemerintah, baik pusat maupun provinsi terus mengalir.

Diantaranya, bantuan bibit jagung sejumlah 9 ton dan dijual ke anggota dengan harga Rp 10 ribu per kilogram pada pertengahan 2019. Selain itu, KTH Mbah Sariman Jaya juga mendapatkan bantuan senilai Rp 200 juta untuk pembibitan Sengon di tahun yang sama.

Sayangnya, alokasi dana tersebut tidak dijelaskan secara transparan kepada pengurus maupun anggota KTH Mbah Sariman Jaya. Hal ini memicu kecurigaan dari para pengurus dan ketidakpercayaan para anggota.

Dengan kondisi ini, alangkah bijaknya jika pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunda pemberian bantuan kepada KTH Mbah Sariman Jaya hingga dilakukan perbaikan di struktur kepengurusan.

Kebijakan itu diperlukan supaya bantuan pemerintah tersebut tidak diselewengkan dan dapat tepat sasaran. Selain itu, langkah tersebut juga dalam rangka membina organisasi kelompok tani ini agar lebih tertib dan sesuai dengan aturan yang ada.

 

Tentang Penulis: Suprapto merupakan mantan Ketua KTH Mbah Sariman Jaya

 

*Opini di atas adalah tanggungjawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi Bloranews.com

  • Bagikan