fbpx

KETUA DPRD BAKAL PANGGIL ABDULLAH AMINUDIN

Rencana pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada Setiyadji Setyawidjaja dan Jatiwaluyo kembali dijadwalkan akhir bulan ini. Hasil ini disampaikan Ketua DPRD Blora H.M. Dasum di ruang kerjanya, Selasa (17/5). 
Ketua DPRD Kabupaten Blora, H.M. Dasum.

Blora, BLORANEWS – Kasus penyerobotan tanah, Ketua DPRD Kabupaten Blora, M Dasum berencana bakal memanggil Abdullah Aminudin untuk dimintai keterangan.

“Minimal nanti akan memanggil lah, meminta klarifikasi, seperti apa kok bisa seperti ini,” terangnya usai membuka Kejuaraan Provinsi Pencak Silat Jawa Tengah, Selasa (6/12/2022) di GOR Mustika Blora.

Ia mengaku, permasalahan Amin menyangkut kasus tanah sudah terjadi sebelum menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Blora.

“Perkara itu jauh sebelum beliau dilantik. Jadi kita pisahkan, itu urusan pribadi, personal,” jelas pria yang kerap disapa Mbah Dasum.

Politisi PDI Perjuangan ini terus memantau perkembangan Abdullah Aminudin. Dasum juga belum bisa memastikan terkait pemberhentian dari anggota dewan.

“Nanti kita lihat perkembangan perjalanan. Kalau mencabut keanggotaan kan dari internal partai. Mudah mudahan semua baik, bisa diselesaikan dengan baik,” bebernya.

Diberitakan sebelumnya, politisi PKB sekaligus Anggota DPRD Blora Abdullah Aminudin telah dipolisikan warga. Saat ini sudah berstatus tersangka. Salah satu Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini dilaporkan atas dugaan melakukan tindak pidana membuat, menggunakan surat yang isinya atau keterangannya diduga palsu sebagaimana pasal 378 KUHP, 372, 264 dan 266 KUHP.

Pelaporan ini bermula saat bulan Agustus 2020. Dimana, pelapor minta bantuan AN untuk mencarikan pinjaman Rp 150 juta. Dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 01657. Oleh AN, disambungkan ke AM.

Selanjutnya, bulan Agustus 2020, pelapor mendapat pinjaman uang sebesar Rp 100.000.000 lewat cek dengan jangka waktu pengembalian sekitar 2 s/d 3 bulan lamanya. Namun sampai jangka waktu yang ditentukan, uang pinjaman tersebut belum dikembalikan.

Setelah 3 bulan berlalu, tepatnya pada akhir Januari 2021, pelapor mendapatkan kabar bahwa sertifikat tersebut telah dibalik nama menjadi atas nama AM dengan cara jual beli. Sebagaimana Akta Jual Beli Nomor : 1767/2020, tertanggal 30 Desember 2020, yang dibuat oleh salah satu PPAT.

Ironisnya, Akta Jual Beli tertanggal 30 Desember 2020 tersebut ternyata isinya, Keterangannya Palsu, Tidak Benar. Sebab, pelapor dan Isterinya tidak pernah menghadap Notaris/PPAT guna menandatangani Akta Jual Beli atas tanah tersebut. Tidak pernah pula menjual tanah tersebut kepada terlapor.

Informasi yang wartawan dapatkan, saat ini juga sudah dilakukan penyitaan barang bukti. Selain menyeret politisi dari PKB, polisi juga menetapkan status tersangka kepada notaris. (jam)