fbpx

KNPI SAYANGKAN PIMPINAN LEMBAGA TINGGI NEGARA JADI TERSANGKA

  • Bagikan

Blora – Ketua Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Blora angkat bicara pasca penetapan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi KTP elektronik (e-KTP).

“Kita menyayangkan hal itu, pak Setya Novanto pimpinan lembaga tinggi negara sebagai tersangka kasus korupsi,” kata Ketua DPD KNPI Blora, M Aliuddin disela Rakerda KNPI Jawa Tengah di Kabupaten Kendal, Selasa (18/7/12).

Sekretasi Jendral DPP KNPI, Siradjudin Abdul Wahab turut perihatin atas penetapan Setya Novanto yang tersangkut korupsi E-KTP dan sebagai tersangka.

 

Pihaknya pun prihatin atas kondisi tersebut. Namun ia juga mendukung Komisi emberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga penegak hukum, tetap menangani perkara meskipun mendapatkan tekanan hebat.

Menurut Aliuddin, ini menjadi sejarah baru di Indonesia, pimpinan lembaga tinggi negera terjerat kasus korupsi. “Baru kali ini pimpinan lembaga tinggi negara terseret kasus korupsi,” tutur Anggota DPRD Blora ini.

Sementara itu Sekretasi Jendral DPP KNPI, Siradjudin Abdul Wahab turut perihatin atas penetapan Setya Novanto yang tersangkut korupsi E-KTP dan sebagai tersangka.

Selain itu, dengan permasalahan yang menjerat Ketua DPR RI itu, pihaknya berharap pada Setnov untuk menunjukan sikap seorang negarawan yang menghadapi persoalan tersebut dengan mengundurkan diri dari DPR.

“Menghadapi persoalan beliau ditetapkan tersangka itu, untuk mengundurkan diri dalam posisi jabatannya sebagai Ketua DPR. Sehingga menjadi sebuah pelajaran yang bagus, segala sesuatu pejabat negara yang terpaut urusan korupsi. Apalagi sudah ditetapkan tersangka, baiknya mengundurkan diri,” ujarnya.

Pihaknya pun mengapresiasi langkah hukum yang dilakukan KPK yang sudah berani mengambil keputusan yang selama ini diharapkan masyarakat.

“KPK luar biasa, mentersangkakan setnov sesuai harapan public. Apalagi kasus E-KTP yang merugikan negara 2,7 Triliun itu sebuah mega korupsi yang luar biasa. Yang menelan uang rakyat begitu banyak, kalau uang itu dipakai untuk membangun sekolah, jalan dan segala macam itu luar biasa juga untuk peningkatan kesejahteraan,” ungkap mantan Wasekjen DPP Golkar ini.

Oleh karena itu, dirinya berharap menjadi sebuah efek jera juga untuk pejabat publik lainnya agar tidak melakukan tindakan korupsi. Ia juga mendorong KPK untuk membuktikan seluruh oknum yang terlibat di DPR dan memberantas seluruh tersangkanya.

“Kalau itu buktinya cukup, ya tidak ada salahnya KPK kita dukung untuk mengambil keputusan hukum untuk menetapkan tersangka. Yang penting berdasarkan tata aturan yang berlaku di undang-undang pemberantasan korupsi dan penyidik KPK. Mau siapapun tidak boleh tebang pilih,” tegasnya.

Reporter : Ngatono

banner 120x500
  • Bagikan