Denpasar, BLORANEWS.COM – Pemerintah berencana memanfaatkan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) untuk mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di seluruh Indonesia.
Meski demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum bisa melangkah lebih jauh karena masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat.
Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno, menyampaikan hal itu usai menghadiri Konsolidasi dan Percepatan Operasionalisasi KDMP yang digelar di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (8/8/2025).
Dalam pertemuan tersebut, kata Sumarno, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan memaparkan berbagai langkah percepatan, mulai dari pelatihan tenaga koperasi hingga rencana penempatan P3K.
“Terkait dengan tenaga, tadi juga ada arahan untuk diisi dengan tenaga P3K. Nanti mungkin butuh diskusi, langkah-langkahnya. Mudah-mudahan nanti juga segera ada juknis yang lebih detail lagi dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengelola koperasi juga akan mendapat peningkatan kapasitas melalui pelatihan yang disiapkan pemerintah pusat.
“Kementerian Koperasi juga sedang menyusun juknis, termasuk buku saku dan sebagainya. Harapannya nanti segera bisa terbit, karena tentu saja butuh capacity building untuk teman-teman di pengelola Koperasi Desa Merah Putih,” kata Sumarno.
Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan, setiap KDMP akan mendapat tenaga P3K sebanyak 2–3 orang.
“Kita lakukan bagaimana pemetaan P3K yang ada di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah daerah memastikan formasi tersebut terpenuhi.
“Tenaga P3K bisa dari desa setempat, kalau enggak ada dari kecamatan itu, kalau enggak ada, bisa juga ditarik dari kecamatan yang terdekat,” imbuhnya. (Dj)
