Semarang, BLORANEWS.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama DPRD Jawa Tengah menyepakati Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026.
Penandatanganan nota kesepakatan dilakukan dalam rapat paripurna di Gedung Berlian DPRD Jateng, Kamis, 20 November 2025.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, meski terjadi penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD), arah program prioritas Pemprov Jateng tahun 2026 tidak berubah. Agenda yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat tetap menjadi fokus.
“Program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat tetap diutamakan,” kata Luthfi.
Ia menekankan, fokus pembangunan tahun depan diarahkan pada penguatan sektor pangan.
“Fokus tahun depan adalah swasembada pangan,” tegasnya.
Luthfi menjelaskan, Nota Kesepakatan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD 2026. Berbagai indikator ekonomi Jawa Tengah, lanjutnya, menunjukkan tren menguat. Pada triwulan III 2025, pertumbuhan ekonomi tercatat 5,37%, naik dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 4,93%.
Berdasarkan capaian tersebut, Pemprov Jateng memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2026 berada di kisaran 5% hingga 6%, dengan inflasi yang diupayakan tetap terkendali pada rentang 1,5% hingga 3,5%.
Dari sisi kesejahteraan, data menunjukkan perbaikan. Persentase penduduk miskin pada Maret 2025 turun menjadi 9,48% dari 9,58% pada September 2024. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga menurun dari 4,78% menjadi 4,66%. Tren positif ini dinilai menjadi pondasi kuat bagi pelaksanaan prioritas pembangunan tahun 2026.
Secara fiskal, pendapatan daerah pada 2026 ditargetkan naik 3,04% menjadi Rp23,74 triliun. Di sisi lain, belanja daerah direncanakan lebih efisien dengan penurunan 2,79%. Pembiayaan daerah tercatat Rp414,5 miliar, yang terdiri atas penerimaan pembiayaan Rp484,5 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp70 miliar.
Untuk memperkuat pendapatan asli daerah, Pemprov Jateng menyiapkan sejumlah strategi, antara lain digitalisasi pembayaran pajak, optimalisasi pajak air permukaan, peningkatan kinerja BUMD, pemanfaatan aset pemerintah, serta peningkatan kualitas layanan samsat.
Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menjelaskan, terdapat penyesuaian anggaran pada tahun depan yang dipengaruhi penurunan dana transfer pusat ke daerah.
“Prioritas anggaran tahun ini masih mengacu pada visi Gubernur untuk menjadikan Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional,” ujarnya.
Dalam rapat paripurna yang sama, DPRD Jateng juga menyetujui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 sebagai bagian dari agenda legislasi daerah. (Jyk)
