fbpx

LSM PKN BLORA GELAR AKSI DEMO TUNTUT PEMBATALAN TES PERADES

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemantau Keuangan Negara (PKN) Blora menggelar aksi demo di depan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Blora, menuntut pembatalan tes Perangkat Desa (Perades).
Aksi Demo LSM PKN Blora didepan Kantor Kejari

Blora – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemantau Keuangan Negara (PKN) Blora menggelar aksi demo di depan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Blora, menuntut pembatalan tes Perangkat Desa (Perades).

Ketua PKN Blora, Sukisman berorasi di depan para demonstran, bahwa Ia menemukan banyak kejanggalan dalam prosesi pengisian Perades. Pihaknya meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk membongkar, mengevaluasi dan membatalkan pengisian perades.

BACA JUGA :  TANGGAPI POLEMIK PERADES, KETUA PMII BAMBURUNCING: BUPATI GAGAP CIPTAKAN WILAYAH KONDUSIF

“Ini janggal! Masak berpendidikan tinggi dikalahkan dengan orang yang berpendidikan rendah. Saya minta kepada APH untuk menindaklanjuti ketidakberesan kasus ini,” ungkapnya, Selasa (04/01).

Sukisman melanjutkan, ada sarjana komputer yang tidak lulus ujian komputer, sarjana komputer itu bukan dari hasil sertifikat kursus.

“Kalau jalannya tes perades mulus, Saya oke oke saja, tapi saya punya rekaman bahwa ada yang sudah membayar untuk membeli jabatan di Perangkat Desa. Kami siap gelar perkara, jika benar akan kami lanjutkan,” tegasnya.

BACA JUGA :  BELUM BERHASIL UJIAN PERADES, INI TIPS CEPAT MOVE ON

Sebelumnya, masa aksi berkumpul di lapangan Kridosono Blora, kemudian berjalan menuju Kejari Blora menyuarakan permasalahan dan keruwetan dalam pelaksanaan Tes Perades di kabupaten Blora.

Pernyataan sikap PKN Blora meliputi, PKN mendukung semua upaya Aparat Penegak Hukum di Blora, PKN menilai kegaduhan dalam pelaksanaan Tes Perades karena politik uang sangat massif terjadi.

BACA JUGA :  MERASA DIRUGIKAN? PEMKAB BUKA RUANG ADUAN SOAL PERADES

PKN meminta Pemkab sebagai pembina tes perades, tidak hanya menunda dan terburu-buru melaksanakan tes perades dan jika poin poin Evaluasi di atas tidak dilakukan oleh Pemkab, maka PKN meminta tes Perades dibatalkan. (Jam).