fbpx

MANTAN PIMPINAN BANK JATENG BLORA AKUI PINJAM UANG NASABAH UNTUK MENUTUP LOLOS TERMIN

Sidang dugaan korupsi kredit fiktif di Bank Jateng Cabang Blora kembali digelar di Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis (2/6) kemarin.
Sidang dugaan korupsi kredit fiktif di Bank Jateng Cabang Blora di Pengadilan Tipikor Semarang.

Semarang, BLORANEWS – Sidang dugaan korupsi kredit fiktif di Bank Jateng Cabang Blora kembali digelar di Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis (2/6) kemarin. Agendanya adalah mendengarkan keterangan terdakwa mantan Pimpinan Bank Jateng Cabang Blora Rudatin Pamungkas. Sidang dipimpin langsung oleh Hakim Ketua Joko Saptono.

Dalam persidangan kemarin, Rudatin Pamungkas mengakui bahwa pinjaman uang nasabah tersebut untuk menutup lolos termin. Nilainya mencapai Rp 22 Miliar. Mulai pinjam dari Ubaidillah Rouf, Aan Rochayanto dan Paimin.

“Kalau tidak, pada Januari, Bank Jateng akan merugi Rp 22 Miliar,” tegasnya.

Menurutnya, kalau tidak ditolong, akan beresiko kepada anak buah. Sehingga dia meminta bantuan Aan Rochayanto.

“Aan juga tahu bahwa pinjaman itu untuk lolos termin,” tegasnya.

Lolos termin ini terjadi tanpa sepengetahuannya. Bahkan dirinya sempat memanggil anak buahnya untuk menjelaskan penyebabnya. Sayangnya tak ada jawaban pasti kenapa bisa lolos termin sebesar Rp 22 Miliar tersebut.

BACA JUGA :  DUGAAN KORUPSI BANK JATENG BLORA: PENGAJUAN KREDIT DITENGARAI BANYAK MANIPULASI

Sementara itu, Kuasa Hukum terdakwa Rudatin Pamungkas, Yunantiyo Adi tidak banyak komentar.

“Sesuai fakta persidangan saja,” ucapnya singkat.

Diketahui bersama, dalam sidang sebelumnya, terdakwa Ubaydillah Rouf menyebut Bank Jateng Cabang Blora meminjam uang nasabahnya untuk memperbaiki tampilan keuangannya agar tampak berkinerja baik pada Januari 2019.

Menurut Ubaydillah, upaya untuk menampilkan kinerja baik keuangan Bank Jateng tersebut bermula ketika dirinya bersama dua orang lain yang masih kerabatnya diminta untuk mengajukan kredit rekening koran oleh pihak Bank Jateng pada Januari 2019. Saat itu, dirinya diminta Kepala Seksi Analisis Kredit Bank Jateng Cabang Blora NL untuk mengajukan kredit.

Akhirnya, menurut dia, terdapat tiga pengajuan kredit atas nama PT Gading Mas Properti, Ali Muslichin sebagai salah seorang pimpinan di PT Gading Mas Properti, serta Winarno yang merupakan kerabatnya.

BACA JUGA :  TERDAKWA TEGUH KRISTIONO DITUNTUT 10,5 TAHUN PENJARA

Ubaydillah mengaku, tidak mengetahui besaran pinjaman yang diberikan itu. Menurut dia, pihak Bank Jateng Cabang Blora hanya menyampaikan akan menggunakan uang pinjaman itu untuk memoles tampilan keuangannya dan akan dikembalikan dalam kurun waktu dua bulan.

Ubaydillah baru mengetahui total pinjaman yang mencapai Rp 12,4 miliar itu saat diminta untuk mentransfer serta mengambil uang pinjaman itu secara tunai. Besaran pinjaman untuk dirinya sebesar Rp 4,2 miliar, atas nama Ali Muslichin sebesar Rp 4,2 miliar, dan Winarno sebesar Rp 4 miliar. Sementara total uang yang dipinjam oleh manajemen Bank Jateng Cabang Blora mencapai Rp16,5 miliar, termasuk uang pribadinya sendiri.

Ubaydillah menyebut uang pinjaman itu hingga saat ini belum dikembalikan. Belakangan, menurut dia, uang tersebut digunakan untuk menutup pinjaman PT Bangun Gumelar Jaya di Bank Jateng Cabang Blora yang macet.

BACA JUGA :  DIRUT BANK JATENG TINDAK TEGAS KORUPSI DI BLORA DAN JAKARTA

Diketahui, sidang ini merupakan sidang yang ke-22. Sebelumnya, Rudatin Pamungkas dan Ubaydillah Rouf didakwa Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahaan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahaan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. (sub)