Blora, BLORANEWS.COM – Staf Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Marchadian, menyampaikan aspirasi para kepala desa (kades) di Kabupaten Blora yang mengeluhkan belum cairnya Dana Desa (DD) Tahap II Tahun 2025.
Dari total 271 desa di Blora, tercatat 113 desa mengalami keterlambatan pencairan DD. Kondisi ini disebut sangat merugikan desa, terutama bagi kades yang membutuhkan anggaran untuk menjalankan program pembangunan.
“Banyak kepala desa yang saat ini mengeluhkan bahwa anggaran DD tahap II tahun 2025 ini banyak yang tidak cair. Dari 271 desa, ada 113 desa yang DD-nya tidak cair. Ini sangat-sangat merugikan,” ujar Marchadian, Rabu (3/12/2025).
Ia menjelaskan bahwa saat ini Bupati Blora sedang berupaya melakukan komunikasi langsung dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi terbaik.
“Saat ini Pak Bupati sedang berupaya untuk berkomunikasi langsung dengan pemerintah pusat agar kejadian ini ada solusi terbaik dan apa yang diharapkan para kades bisa segera terselesaikan,” katanya.
Marchadian juga menyampaikan komitmennya untuk ikut membantu komunikasi dengan pemerintah pusat.
Selain itu, ia memberi saran agar Pemerintah Kabupaten Blora tidak hanya bergantung pada DD, tetapi membuka peluang pembiayaan dari sumber lain, termasuk program CSR.
“Saya sampaikan agar Bapak Bupati bisa mencari celah anggaran dari aspek lain, salah satunya CSR. Saya sarankan beliau mengundang para kepala cabang BUMN dan perusahaan swasta di Blora untuk menekankan program CSR yang tepat sasaran,” jelasnya.
Menurutnya, langkah ini penting untuk memperkuat sinergi antara pemda, BUMN, dan sektor swasta, sehingga pelaksanaan CSR di Blora dapat selaras dengan visi dan misi Bupati.
Di akhir, Marchadian turut mendoakan agar Bupati Blora diberi kekuatan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Kita doakan beliau sehat selalu. Semoga langkah beliau sebagai kepala daerah yang sedang berjuang untuk masyarakatnya diberi kelancaran.” tutupnya. (Jyk)
