fbpx

MASA TUGAS 3 TAHUN, DRD BLORA DIHARAPKAN JADI “BANDUNG BONDOWOSO”

  • Bagikan
lembaga Litbang berada di bawah BPP Kemendagri
Ilustrasi riset

Blora- Layaknya tokoh legenda “Bandung Bondowoso” yang harus membangun cand dalam waktu satu malam demikian pula dengan para pengurus Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Blora yang harus menghasilkan riset yang berkualitas, dengan masa tugas tiga tahun saja.

Tak hanya itu, model penganggaran internal yang belum pasti, dan prosedur standar operasional yang bervariatif merupakan sejumlah masalah bagi lembaga baru yang akan bertugas pada 2018-2021 ini.

 

lembaga Litbang berada di bawah BPP Kemendagri
Ilustrasi riset

 

Ketua DRD Blora, Djati Walujastono memaparkan, selain sejumlah masalah di atas, DRD Kabupaten Blora juga dihadapkan pada sejumlah permasalahan lain seperti kebijakan antar kementerian yang kurang sinergi.

“Misalnya, lembaga Litbang berada di bawah BPP Kemendagri, sedangkan DRD merupakan program Kemenristek Dikti. Sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan kebijakan di daerah,” terangnya, Sabtu (29/12).

Kemudian, adanya potensi peran yang sama antara DRD dengan Lembaga Litbang Daerah. Tak hanya itu, pembinaan untuk pengembangan DRD di Kemenristek Dikti dirasa masih belum optimal. Selama ini, pembinaan dilakukan oleh Dewan Riset Nasional yang memiliki keterbatasan sumber daya.

“Pertemuan rutin antar DRD secara regional maupun nasional masih kurang optimal,” imbuh Djati.

Menghadapi sejumlah permasalahan di atas DRD Kabupaten Blora berharap adanya pembinaan rutin dari Pemerintah Pusat untuk mendukung pengembangan DRD. Diharapkan pula, adanya pedoman pembentukan kelembagaan dan prosedur pelaksanaan kegiatan DRD.

DRD Kabupaten Blora, dikukuhkan Bupati Djoko Nugroho kemarin, Jumat (28/12). Bupati berharap, lembaga ini dapat menghasilkan produk riset yang dapat mendorong perekonomian rakyat. Bupati mencontohkan, di masa awal DRD dapat melakukan kajian tentang potensi jati dan kelor di Blora.

Struktur lembaga ini, terdiri atas 10 (sepuluh) komisi. Meliputi (1) Komisi Ekonomi dan Keuangan, (2) Komisi Lingkungan Hidup, Tata Ruang, dan Mitigasi Penanggulangan Bencana Daerah (3) Komisi Energi dan Sumber Daya Mineral.

(4) Komisi Sosial, Budaya, dan Kesatuan Bangsa (5) Komisi Hukum, Politik, dan Pemerintahan (6) Komisi Pendidikan (7) Komisi Kesehatan dan Kependudukan (8) Komisi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.

(9) Komisi Transportasi dan Infrastruktur, serta (10) Komisi Industri dan Perdagangan.

“Anggota DRD Kabupaten Blora terdiri dari berbagai unsur dan perwakilan. Baik dari lembaga penunjang atau masyarakat, praktisi atau tokoh masyarakat, lembaga Litbang Daerah, Badan Usaha, Perguruan Tinggi Daerah, dan Pemerintah Daerah,” pungkas Djati. (one)

  • Bagikan