fbpx

MELALUI KONTAK GUBERNUR, WAGUB DAN KADIN, MASYARAKAT BISA MENGADU

Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen saat membuka Lokakarya Kesiapan Pemda Dalam Kebijakan Pendayagunaan Pegawai Daerah Non ASN di Gedung Gradika Bhakti Praja, Kamis (06/10).
Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen saat membuka Lokakarya Kesiapan Pemda Dalam Kebijakan Pendayagunaan Pegawai Daerah Non ASN di Gedung Gradika Bhakti Praja, Kamis (06/10).

Semarang, BLORANEWS – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah membuka banyak akses informasi bagi masyarakat. Bukan hanya melalui kanal aduan khusus dan penggunaan media sosial saja, bahkan nomor kontak gubernur, wakil gubernur serta kepala dinas juga bisa diakses masyarakat secara umum.

Hal tersebut dikatakan Wakil Gubernur Jateng, Tau Yasin Maimoen usai membuka Lokakarya Kesiapan Pemda Dalam Kebijakan Pendayagunaan Pegawai Daerah Non ASN di Gedung Gradika Bhakti Praja, Kamis (06/10). Melalui cara ini, Taj menganggap akan banyak masukan, saran, kritik dan aduan yang datang dari masyarakat.

BACA JUGA :  MATANGKAN RENCANA REAKTIFASI LAPTER NGLORAM, BPSDM ESDM RI BERKUNJUNG KE BLORA

“Ini dari pemerintah daerah seharusnya, umumkan kanal aduan dan kalau bisa sih sampai nomor kita masing-masing kita serahkan ke masyarakat. Itu bentuk bahwa kita terbuka siap melayani masyarakat,” terang Taj.

Ia menilai dalam melayani masyarakat, harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Pihaknya berharap lokakarya terkait pendayagunaan pegawai daerah non ASN ini bisa memberikan pencerahan yang baik untuk pemerintah daerah. Pola komunikasi dijalin lebih baik antara daerah dan pusat. Sehingga, apabila ada rekrutmen di kemudian hari oleh pusat, sudah sesuai dengan kemampuan yang di daerah.

BACA JUGA :  WORKSHOP PEMBELAJARAN AL-QUR’AN BRAILLE DIGELAR AKHIR JULI

“Lha ini sudah saya instruksikan kepada kepala dinas untuk berkoordinasi dengan kementerian masing-masing. Kalau ada rekrutmen lagi, tahun depan atau tahun ini, saya mohon ada komunikasi yang baik ya. Langsung dari awal itu jelas lah, kalau memang dikembalikan ke daerah kita hitung dulu, kemampuan kita itu berapa. Terus berapa yang harus diterima itu harus disampaikan,” pungkasnya.

BACA JUGA :  PENYEDERHANAAN BIROKRASI, SERATUS PEJABAT FUNGSIONAL DILANTIK