fbpx
OPINI  

MEMBANGUN AKUNTABILITAS LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILU

Komisioner KPU Blora, M. Khamdun.

Menjawab pertanyaan tersebut perlu disampaikan bahwa dalam pelaporan dana kampanye ini selain parpol, calon juga melaporkan dana kampanyenya. Partai tidak akan dapat menyusun laporan dana kampanye apabila calon tidak membuat laporan kepada partai. Terkait dengan jumlah dana kampanye yang besar seperti Perindo sementara parpol yang lain masih minim. Ada dua kemungkinan. Seperti apa yang laporkan Partai Perindo saat ini,  calon sudah menyiapkan sejumlah uang untuk kampanye sehingga jumlah akumulasinya cukup besar. Sementara parpol yang dana kampanyenya minim, dimungkinkan saat ini belum mengalokasikan anggaran untuk kegiatan kampanye.

Bagi KPU ada dua hal yang patut dicatat oleh setiap peserta Pemilu. Pertama, peserta Pemilu taat terhadap setiap tahapan pelaporan dana kampanye. Setelah LADK, selanjutnya setiap peserta Pemilu wajib melaporkan LPSDK. LPSDK ini wajib disampaikan kepada KPU awal Januari 2019. Dan tahap akhir adalah LPPDK, yang wajib diserahkan kepada KPU untuk selanjutnya di serahkan kepada Konsultan Akuntan Publik (KAP) paling lambat 15 hari setelah hari pemungutan suara.

Sanksi bagi peserta Pemilu apabila tidak menyampaikan LPPDK adalah tidak ditetapkan sebagai calon terpilih. Selanjutnya KAP akan melakukan audit terhadap LPPDK yang diserahkan setiap peserta Pemilu.

Kedua, kejujuran atau transparansi peserta Pemilu dalam menyampaikan laporan dana kampanye. Salah satu prinsip pelaporan dana kampanye adalah akuntabilitas. Prinisp akuntabilitas ini pulalah nanti yang akan dinilai oleh masyarakat. Sehingga secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap kredibilitas peserta pemilu.