fbpx

MENTERI YASONNA APRESIASI PEMKAB BLORA

Penghargaan JDIHN Awards 2022 ini diserahkan langsung kepada Bupati Blora, Arief Rohman oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H Laoly.
Penghargaan JDIHN Awards 2022 ini diserahkan langsung kepada Bupati Blora, Arief Rohman oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H Laoly.

Jakarta, BLORANEWS – Menteri Yasonna mengapresiasi kinerja pemerintah daerah dalam penyediaan dokumentasi dan informasi hukum secara digital dan terintegrasi secara nasional dengan pengelola JDIHN Pusat. Salah satunya Blora. Sehingga berhasil menjadi terbaik 7 tingkat nasional dalam acara JDIHN Awards 2022.

Menteri berharap, daerah daerah se Indonesia bisa terus meningkatkan inovasinya. Sehinga, kebutuhan informasi Hukum dan dokumentasi Hukum bisa diperoleh masyarakat secara mudah, cepat, dan akurat.

BACA JUGA :  SEOLAH TAK BOSAN GAGAL, BLORA KEMBALI JADI TUAN RUMAH ACARA MONUMENTAL

“Saya lihat beberapa daerah sudah konsisten. Ada yang meningkat. Ada yang baru masuk. Seperti Banyuwangi, Sukoharjo, Sleman, Blora, Sumedang dan lainnya,” tegasnya.

Menurutnya, saat ini tantangan kemajuan teknologi dan komunikasi terus berkembang. Keinginan masyarakat dalam mendapatkan informasi dokumentasi Hukum dan informasi Hukum semakin tinggi. Untuk itu, sebagai petugas pemerintah harus mampu memberikan data secara mudah, cepat dan akurat.

BACA JUGA :  BUPATI MINTA UGM BANTU PEMBANGUNAN BLORA SELATAN DAN PENDIRIAN RS RANDUBLATUNG

“Melalui JDIH inilah kita ingin membangun satu data Hukum Indonesia secara terpadu dalam bentuk digital,” ucap Menteri Yasonna.

Sementara itu, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI, Widodo Ekatjahjana, menyampaikan bahwa instansi penyedia informasi hukum dan dokumentasi hukum di Indonesia sebanyak 1650 instansi.

“Ada 1.220 instansi yang website-nya sudah terintegrasi dengan JDIHN. Ini sebagai basis data dokumen hukum tingkat nasional dalam bentuk regulasi dan non regulasi. “Data yang sudah masuk kurang lebih 467.795 dari 1.220 instansi yang telah terintegrasi mulai pusat hingga daerah, bahkan hingga peraturan desa,” ungkapnya.

BACA JUGA :  BANYAK YANG KOSONG, PEMKAB BLORA AGENDAKAN LELANG JABATAN DI AKHIR TAHUN 2021

Pihaknya mendorong agar dilakukan peningkatan koordinasi kerjasama yang efektif. Yaitu, antara pusat dan daerah dalam mengelola sistem informasi dokumentasi hukum secara terintegrasi. (sub)